AT-FM adalah tokoh asal Banggai yang memahami denyut masyarakatnya.
Keduanya memiliki pengalaman yang cukup. FM pernah menjadi Sekda di Banggai Kepulauan, seorang birokrat yang berpengalaman pada Birokrasi.
Sebenarnya, syarat administratif untuk pembentukan DOB sudah lama disiapkan.
Kajian akademik, dokumen teknokratik, dan persetujuan sejumlah DPRD telah tersedia. Tantangan utamanya kini hanya soal lobi politik dan ketepatan momentum.
AT hanya butuh diplomasi yang cerdas terutama dengan Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI.
Dan publik sangat yakin, jika dikerjakan secara konsisten, Provinsi Sulawesi Timur akan “ketuk palu” sebelum 2029.
Bila itu terjadi, bukan tidak mungkin AT menjadi gubernur pertama Provinsi Sulawesi Timur.
Sebuah skenario politik yang tidak hanya logis, tetapi juga sejalan dengan aspirasi masyarakat yang sejak lama menghendaki perubahan nyata.
Kini, sejarah memberi kesempatan kedua bagi AT–FM.
Mereka tak hanya diharapkan menyelesaikan masa jabatan dengan baik, tetapi juga meninggalkan warisan monumental, lahirnya provinsi baru yang memperkuat tata kelola pemerintahan, memperpendek rentang kendali, dan mempercepat pembangunan di kawasan timur Sulawesi Tengah.
Berikut adalah sejumlah hal positif yang akan dirasakan oleh masyarakat Banggai, apabila AT–FM berhasil mewujudkan Provinsi Sulawesi Timur dengan ibu kota di Luwuk.
1). Pemerintahan Lebih Dekat dan Responsif
Dengan ibu kota provinsi di Luwuk, pelayanan publik dan pengambilan keputusan tidak lagi harus menunggu dari Palu. Warga Banggai, Bangkep, dan Banggai Laut bisa mengakses layanan pemerintahan tingkat provinsi dengan lebih cepat, efisien, dan akomodatif terhadap kebutuhan lokal.
2). Akselerasi Pembangunan Infrastruktur
Status sebagai ibu kota provinsi akan membawa prioritas pembangunan besar-besaran di Luwuk dan sekitarnya, mulai dari jalan, bandara, pelabuhan, rumah sakit, pendidikan tinggi, hingga kawasan ekonomi baru.
3). Peningkatan Lapangan Kerja dan Ekonomi Lokal
Adanya pemerintahan provinsi baru akan mendorong investasi, pertumbuhan sektor jasa, pembukaan lapangan kerja baru (ASN dan swasta), serta pengembangan UMKM. Efek domino dari aktivitas birokrasi dan pembangunan infrastruktur akan mendorong perekonomian lokal secara signifikan.
4). Keadilan Fiskal dan Kewenangan Anggaran
Dengan status provinsi, Luwuk dan sekitarnya akan memiliki akses langsung terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana infrastruktur lainnya dari pusat. Selama ini, alokasi dana masih tersentral di Palu dan sekitarnya. Pemekaran akan membawa keadilan fiskal yang lebih proporsional.
5). Penguatan Identitas dan Kebanggaan Daerah
Provinsi Sulawesi Timur akan membawa pengakuan dan penguatan identitas masyarakat Banggai dan kawasan timur lainnya sebagai entitas penting dalam tata negara. Ini menciptakan rasa percaya diri, kebanggaan, dan semangat gotong royong dalam pembangunan.
Bersambung halaman selanjutnya
Discussion about this post