Oleh: Muhadam Labolo
APA tugas ilmuan pemerintahan di tengah disrupsi artificial intellegent dewasa ini? Setidaknya pada tingkat lokal masing-masing, atau semisal Jakarta sebagai daerah khusus ibukota negara.
Problem Ibukota Jakarta masih sama. Sekurangnya ada tiga masalah besar yang dihadapi; kemacetan, banjir, dan ketimpangan pelayanan. Semua itu butuh pemikiran bertenaga untuk diselesaikan hari ini dan esok.
Kemacetan rupanya tak selesai hanya dengan Bus Way, KRL, dan MRT. Warga harus menanggung kerugian ekonomi, waktu, tenaga dan stres. Data indeks kemacetan bisa capai 10 triliun/tahun dengan rerata wasting time 2-3 jam perhari.
Banjir sudah langganan. Ibukota menjadi semacam loyang yang menampung air bah dan kenaikan air laut. Prediksi penurunan muka tanah capai 3-4 cm pertahun. Bahkan pada 2050, 40% wilayah dapat tergenang permanen (SDA, 2026).
Ketimpangan layanan juga meningkat. Hasil daya tarik ibukota yang tetap memikat sekalipun daerah terus berbenah menahan laju migrasi. Ibukota menyisakan pengangguran, kemiskinan, serta sesak oleh sampah dan potensi depresi sosial.
Perubahan paradigma fase pemerintahan juga telah berubah. Dari kesadaran tunggal pada government, kini bergeser ke data driven governance. Bahkan menuju fase ketiga, algoritmic governance.
Perubahan itu tentu saja telah melanda ke semua sektor diberbagai negara. Singapura mengembangkan IA untuk memprediksi ketiga masalah di atas. Dengan IA mereka mampu mengantisipasi problem.
Seoul mengembangkan IA dengan karakteristik inklusif dan personal. Ia menjangkau lansia, anak muda gagal mental, dan disabilitas. IA dikembangkan sesuai prioritas masalah yang dihadapi.
Amsterdam mengembangkan IA yang bersifat resiliens dan antisipatif. IA tak hanya mengontrol permukaan air laut yang lebih tinggi dari daratan, juga mendeteksi drainase gagal alir dan tumpukan sampah di sudut kota.
Kita perlu belajar dari negara-negara itu. Menapis sisi buruk dan menyerap bagian terbaiknya agar selaras dengan karakter kita. Menelan mentah-mentah tak cukup bijaksana. IA pun perlu adaptasi dengan budaya.
Mengapa penting? Sebab efek IA hari-hari ini tak hanya mencipta ketergantungan, juga mengontrol hidup manusia menurut nalar obektif, sekalipun manusia sulit dilepaskan begitu saja dari perasaan subjektifnya.
Sebab itulah pemerintah perlu beradaptasi dengan perubahan fase paradigma di atas dengan cara berteman tanpa mengecualikan sikap skeptisisme. Sikap ini perlu agar manusia tak selamanya bergantung pada IA. The man behind the gun.
Dengan kesadaran itu, tekanan anggaran pun perlu beradaptasi untuk menghasilkan infrastruktur teknologi dan IA. Mulai pondasinya sampai membangun kapasitas pengendali IA. Prinsipnya, no impact no money.
Dalam konteks itu kontribusi ilmuan pemerintahan dinanti. Pertama, mengawal agar IA berjalan ke arah yang benar. Tanpa itu IA menjadi semacam Sepak Bola Gajah. Faktanya, pemecahan masalah sering didrive oleh kekuasaan, bukan oleh pengetahuan kritik Foucalt (1969).
Peran kedua mendesain infrastruktur IA yang tak hanya cerdas pada satu aspek, juga cerdas pada pemerintahan. IA berfungsi sebagai penyuplai bahan baku bagi pengambilan kebijakan. Ilmuan pemerintahan mesti berpikir kesana agar terlihat output yang konkrit dan berdampak. *
