LUWUK TIMES, Bunta— Investasi sektor pertambangan nikel di Kabupaten Banggai kembali menuai sorotan tajam. PT Banggai Kencana Permai (BKP), yang kini tengah menggenjot aktivitas eksplorasi di Desa Nanga-Nangaon dan Desa Tuntung, Kecamatan Bunta, kedapatan “jalan sendiri” tanpa mengantongi koordinasi administratif dengan pemerintah daerah.
Ketegasan ini langsung meluncur dari mulut Bupati Banggai H. Amirudin di sela-sela peresmian gedung Kantor Camat Bunta, Selasa (10/11/2026).
Kepada wartawan, Bupati Amirudin secara blak-blakan mengungkap bahwa manajemen PT BKP belum pernah sekalipun melaporkan aktivitas operasional mereka secara resmi ke tingkat kabupaten.
“Mungkin di pusat sudah (izinnya), tapi melapor untuk masuk aktivitas wilayah Kabupaten Banggai belum,” tandas Bupati Banggai.
Saat dikonfirmasi lebih jauh mengenai kepatuhan pelaporan hierarki daerah, posisi perusahaan dipastikan masih nihil.
Bupati menegaskan bahwa hingga detik ini, pihak manajemen belum pernah menghadap atau sekadar melaporkan pergerakan mereka di Bumi Mianro.
Fenomena korporasi tambang yang beroperasi tanpa transparansi administratif kepada kepala daerah ini memicu tanda tanya besar.
Langkah PT BKP dinilai mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mengabaikan marwah otonomi daerah.
Sebagai tuan rumah investasi, Pemkab Banggai semestinya dilibatkan dan diinformasikan secara utuh sejak dini.
Terlebih, aktivitas di wilayah tapak tambang menyangkut hajat hidup orang banyak, mulai dari aspek lingkungan, dampak sosial, hingga mitigasi wilayah sekitar Desa Nanga-Nangaon dan Desa Tuntung.
Eksplorasi tanpa “restu” dan pelaporan kepala daerah dikhawatirkan melahirkan celah pengawasan yang lebar, menutupi transparansi informasi bagi masyarakat lokal, hingga potensi abainya perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Kritik pedas ini kini menjadi alarm keras bagi instansi teknis di lingkup Pemkab Banggai untuk segera memanggil manajemen PT BKP.
Penertiban administrasi perizinan dan penegakan aturan mutlak dilakukan demi memastikan iklim investasi di Kabupaten Banggai tetap berjalan sehat dan taat hukum. *
Editor Sofyan Labolo
