BANGGAI, Luwuk Times — Besaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai terus mengalami kenaikan. Terkini, APBD Kabupaten Banggai tahun anggaran 2024 tembus menjadi Rp3,2 triliun.
Bupati Banggai H. Amirudin pun memaparkan apa yang menjadi rumus nya, sehingga APBD Kabupaten Banggai mengalami peningkatan secara signifikan tersebut.
Berdasarkan wawancara live di studio Jiwaku oleh Irwanto Kulap, Sabtu (15/06/2024) tadi malam, Bupati Banggai Amirudin memberi komentar seputar kenaikan APBD Banggai.
“APBD pemerintahan sebelumnya saat diterima 1,9 triliun. Tahun 2021 naik Rp2,1 triliun. Kemudian 2022 menjadi Rp2,2 triliun. Tahun 2023 naik sedikit. Akan tetapi tahun 2024 tembus menjadi Rp3,2 triliun. Meski begitu ada yang nyinyir yang menyebut siapa pun bupati, APBD tetap naik,” kata Irwanto membuka wawancara.
Amirudin pun memberi jawaban pembuka singkat,” Itu namanya orang pintar sendiri”.
Ia menjelaskan, kenaikan APBD itu butuh proses. Bagaimana kita menghitung potensi yang ada di daerah kita.
“Itulah yang saya coba ambil,” ucap Amirudin.
Mulai dari potensi minyak dan gas (migas). Karena itu kata Bupati Banggai, potensi yang paling besar.
Selanjutnya produksi lainnya, yakni nikel, ikan, hasil pertanian kemudian kelapa.
“Itulah bentuk devisa yang kita peroleh. Dan kita kejar sehingga ini jadi bahan materi kita,” kata Amirudin.
Langkah awal yang dilakukan Bupati Amirudin adalah mempertanyakan data tentang besaran produksi yang keluar.
“Makanya saya sering sampaikan kepada para pengusaha migas. Saya sampaikan berapa jumlah LNG yang dikirim. Berapa amonia dikirim. Saya tidak minta uangnya, tapi saya minta datanya,” papar Amirudin.
“Kemudian dari nikel berapa produk nikel yang keluar. Saya tidak minta diut, tapi saya minya datanya saja. Berapa yang keluar dari Kabupaten Banggai. Begitu juga potensi lainnya, saya minta dalam bentuk data,” sambung Amirudin.
Berdasarkan data itulah yang selanjutnya dibawah Pemkab Banggai ke pemerintah pusat. Untuk selanjutnya dikalikan berdasarkan regulasi.
“Ada undang undang yang mengatakan, untuk minyak kita 15 persen dan gas 30 persen. Begitu juga dengan nikel,” kata Bupati Amirudin.
Rumusnya sangat jelas pertegas Amirudin, adalah pendekatan ke Kementerian untuk mendapatkan hasil yang kita peroleh. Itu artinya, harus ada yang mengurusnya.
“Kalau ada yang bilang ini tidak diurus mana bisa naik APBD,” tegas Amirudin.
Ia mengaku, sejak awal produksi migas sama. Sehingga Kabupaten Banggai hanya bisa memperoleh Rp200 miliar. Begitu pula dengan produksi lainnya.
“Dari dulu produksi migas kita sama. Kita cuma dapat 200 miliar. Produksi yang lain juga seperti itu. Kita tidak membangun usaha baru,” jelas dia.
Nah, tapi karena kita mengetahui data produksi minyak, gas dan produksi nikel, termasuk produksi ikan dan kelapa, maka data itulah yang dibawa ke Kementerian.
Inilah kata Bupati sumbangan devisa Kabupaten Banggai, sehingga daerah ini berhak atas bagiannya.
“Jadi ada yang ngurus. Kalau tidak ada yang ngurus mana bisa datang sendiri uang nya yang terimplementasi lewat APBD,” kata Bupati Banggai Amirudin. *
