Reporter Sofyan Labolo
Luwuk Times — Keterlambatan pembayaran bonus atlet peraih medali pada Porprov IX Sulteng 2022, bukan karena faktor sengaja.
Ada alasan cukup mendasar sehingga pembayaran reward buat para pejuang olahraga Banggai itu mengalami kendala.
Ketua Komisi 1 DPRD Banggai, Irwanto Kulap kepada sejumlah wartawan, Kamis (22/12/2022) menjelaskan, Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah, menjadi pijakan Pemda Banggai.
Karena mengacu pada regulasi itu, sehingga reward atlet peraih medali emas, perak dan perunggu pada Porprov IX Sulteng mengalami keterlambatan.
“Aturan itulah yang menghambat bonus atlet,” kata Irwanto.
Lebih jauh Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Banggai ini menjelaskan, uang bonus atlet tidak tercover baik pada penetapan maupun perubahan APBD.
“Tidak ada dalam DIPA (dokumen pelaksanaan anggaran). Karena bonus itu ada, setelah penetapan dan ABT pada akhir September 2022,” ucapnya.
Meskipun begitu sambung politisi beringin asal dapil II Banggai ini, dengan semangat Bupati Banggai dalam mengapresiasi suar lelah para atlet, sehingga tetap memasukkan anggaran bonus atlet tersebut pada tahun anggaran 2023.
“Akan segera terbayarkan bonus atlet melalui pos hibah KONI. Setelah asistensi, pengesahan Perda APBD, Januari atau Februari segera pencairan,” kata Irwanto.
Yang pasti tekan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Banggai ini, keterlambatan pembayaran bonus, karena mekanisme aturan sudah seperti itu.
Bonus Atlet Morowali
Soal atlet Kabupaten Morowali yang telah menerima bonus dari pemerintah setempat juga mendapat penjelasannya.
Kabupaten Morowali sudah mengalokasikan dana bonus buat atletnya, melalui APBD tahun ini. Sehingga tak heran jika wilayah itu lebih awal membayarkan hak para olahragawannya.
Lagi pula Morowali hanya terfokus pada kontingennya. Sedang Kabupaten Banggai, selain mengurus kontingen, termasuk terkosentrasi sebagai penyelenggara Porprov IX Sulteng alias tuan rumah.
“Saya kira sangat beda. Banggai mengurus 2 peran. Kontingen dan tuan rumah. Lagi pula Banggai menjadi tuan rumah, bukan berangkat dari hasil bidding. Tapi menyelematkan gawean olahraga provinsi itu, pasca Buol tak siap menjadi tuan rumah,” tegas Irwanto.
Bagaimana dengan atlet yang sudah sangat membutuhkan dana itu, mengingat mereka akan merayakan Natal tahun ini?
Pertanyaan itu kembali mendapat jawaban anggota DPRD Banggai vokal ini.
“Pemda bisa mengambil langkah alternatif. Dan saya yakin BPKAD tahu soal solusi terbaik dalam menyikapi hal tersebut,” tutup Irwanto Kulap. *
