Luwuk Times.ID — Dampak aktivitas tambang di Desa Mayayap dan Desa Trans Mayayap, Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai disikapi serius Komisi 2 DPRD Banggai.
Bentuk respon komisi membidangi pembangunan dan lingkungan hidup ini adalah akan berkonsultasi di Sumber Daya Mineral (SDM) Sulteng.
“Sebelum turun lapangan, kami terlebih dahulu berkonsultasi dengan SDM Sulteng di Palu,” kata Ketua Komisi 2 DPRD Banggai Sukri Djalumang, saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) tentang dampak aktivitas tambang di Desa Mayayap dan Desa Trans Mayayap Kecamatan Bualemo, Kamis (18/04/2024).
Selain Sukri dan dua anggota Komisi 2 DPRD Banggai, yakni Masnawati Muhammad dan Sientje Najoan, RDP itu turut dihadiri sejumlah pihak.
Yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banggai, Kepala Dinas TPHP, Kabag SDA, Kabag Hukum dan Camat Bualemo.
Hadir juga Kepala Desa Mayayap, Kepala Desa Trans Mayayap, advokat warga Hasrin Rahim serta sejumlah warga.
Terkait dengan agenda konsultasi ke SDM Sulteng dijelaskan Sukri.
Kata dia, kepentingan konsultasi itu dilakukan untuk meminta foto citra satelit.
Seperti masalah debit air Soho, Komisi 2 juga melakukan hal yang sama. Dari hasil foto citra satelit itu, kelihatan secara keseluruhan wilayah.
Bermodalkan dengan foto citra satelit, dilanjutkan dengan peninjauan secara langsung.
Dalam turun lapangan dengan melihat langsung dampak aktivitas tambang di Desa Mayayap dan Desa Trans Mayayap, Kecamatan Bualemo itu, Komisi 2 DPRD Banggai menggandeng tim Kelompok Kerja (Pokja) yang merupakan bentukan Pemda Banggai.
Peninjauan lapangan itu merupakan salah satu poin penting hasil rekomendasi Komisi 2 DPRD Banggai.
Di agenda peninjauan langsung itu, Komisi 2 juga meminta agar Tim Pokja Pemda Banggai turun bersama.
Hasil tinjauan lapangan itu, ditindaklanjuti dengan proses penyelesaikan masalah secara bertahap.
Sukri Djalumang meminta kepada warga untuk bersabar menunggu proses penyelesaian. Ia menekankan bahwa Komisi 2 bersama Tim Pokja akan menyelesaikan masalah warga. * stp
Baca: Kamis 18 April Komisi 2 DPRD Banggai RDP Polemik Ganti Rugi Lahan Warga Siuna
