Waktu itu katanya tahun 2015, nyaris tak ada lagi suara suara Sultim menggema. FORKOT pun berinisiatif mengagendakan pertemuan para bupati dan ketua DPRD 6 kabupaten.
“Yang buka saat itu Longki Djanggalo. Saya ingat betul bagaimana Poso tidak dimasukkan lagi dalam cakupan pemekaran Sultim dan menjadikan Luwuk satu satunya calon Ibu Kota dan itu disepakati di Hotel Istana (Hotel Santika saat ini)”, papar Hasbi mengenang.
Diapun yakin dengan agenda pertemuan kedua kali yang rencananya digelar usai lebaran Idul Fitri nanti, selain melibatkan para bupati dan ketua DPRD di 6 daerah cakupan Sultim, juga melibatkan seluruh anggota DPR-RI dan DPD-RI dapil Sulteng, akan lahir sebuah keputusan yang kongkrit dan bisa membawa perubahan bagi kemajuan Sultim kedepan.
“Paling tidak akan ada sebuah kesepakatan politik dengan membentuk poros baru semisal membentuk Forum Tokoh Sultim yg didalamnya para bupati dan ketua DPRD aktif, serta mantan Bupati,”katanya.
Poros tersebut tentu bekerja khusus melakukan lobi lobi politik tanpa mengabaikan eksistensi FP3-Sultim yang bekerja secara teknis dari awal. Kalau bupati Banggai yg didaulat sebagai ketua forum, ujarnya lagi, maka itu lebih baik karena disatu sisi sebagai tuan rumah, juga posisinya akan menjadi perekat kekuatan politik sekawasan Sultim.
“Jika jalur politik bertemu dengan jalur teknis, saya yakin usul Sultim akan bergerak dari meja Mendagri ke DPR-RI untuk dimasukkan dalam pembahasan program legislasi nasional,”tandasya.
Hal ini akan bertemu nanti ujar mantan Sekretaris Partai Perindo ini, dengan kebijakan moratorium menjadi moratorium terbatas, dan berharap presiden bisa memasukkan Sultim pada pembahasan terbatas (Ratas) nya.
“Harapan kami dari FORKOT, rembuk ini nanti akan melahirkan keputusan yang taktis, bekerja secara tulus dan Sultim bukan lagi menjadi cerita, tapi akan menjadi kenyataan,” tandasnya.*
(yan)
Discussion about this post