LUWUK TIMES – Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) ke 11 se Sulawesi Tengah, kali ini menghadirkan langsung narasumber dari unsur pimpinan KPK RI, yakni wakil Ketua KPK Johanis Tanak.
Bersama Johanis, ada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Biro PBJ Setda Provinsi Sulteng, dan secara resmi dibuka oleh Wakili Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Ma’mun Amir, bertempat di Hotel Estrella Luwuk, Selasa (23/05/2023).
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulteng mengatakan, proses pengadaan barang/jasa pemerintah hendaknya selalu memperhatikan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional “Bangga Buatan Indonesia”.
“Dan sesuai arahan presiden kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN agar membatasi belanja impor menjadi maksimal 5 persen dari total belanja tahun 2023, serta diikuti dengan pengembangan UMK dan koperasi serta industri dalam negeri dan menggunakan kartu kredit pemerintah,” ujar Wakil Gubernur.
Melalui rakor tersebut, Wagub Ma’mun berharap adanya tindak lanjut melalui rencana aksi yang konkret untuk membangun komitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah ke arah yang lebih baik.
“Serta dapat melahirkan solusi dari permasalahan yang ada di sektor unit pengadaan barang/jasa se-Sulteng sekaligus menjadi bahan evaluasi dan menjadi acuan untuk lebih baik lagi ke depan,” kata Ma’mun.
Capaian UKPBJ Banggai
Sementara itu, Bupati Amirudin menyampaikan sejumlah capaian dan kinerja UKPBJ Kabupaten Banggai.
Sampai saat ini, Pemkab Banggai telah mengembangkan katalog lokal dengan jumlah etalase sebanyak 23, jumlah produk yang tayang sebanyak 1.508 produk, dengan 72 penyedia UMKM lokal.
“Hal ini sejalan dengan instruksi presiden yang menargetkan satu juta produk UMKM dan koperasi yang tayang dalam e-katalog lokal,” ujar Bupati Amirudin.
Hingga Mei 2023, realisasi belanja e-purchasing dan e-katalog lokal Pemkab Banggai mencapai Rp. 58,2 miliar atau 49,71 persen dari potensi belanja e-purchasing.
Komitmen Pemkab Banggai untuk menggunakan produk dalam negeri yang diukur melalui tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pun terbukti dengan terpenuhinya syarat yang ditetapkan pemerintah pusat yakni minimal 40 persen.
TKDN Pemkab Banggai bahkan mencapai 47,62 persen, atau setara Rp. 522.837.000 pada tahun 2023.
Bupati Banggai Amirudin mengatakan, selain berpredikat sebagai pusat keunggulan (Center of Excellent) dari LKPP RI, pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemkab Banggai juga telah menyandang predikat Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) yang diberikan oleh KemenPANRB.
“Pengadaan barang dan jasa Kabupaten Banggai menyumbang poin tertinggi yakni 95 persen dari 5 progres indikator pengadaan barang dan jasa pada monitoring centre of prevention (MCP) Korsupgah yang diprogramkan oleh KPK,” kata Bupati Banggai.
Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Pemkab Banggai juga masuk dalam kategori baik dengan nilai 70,3. Angka ini merupakan yang tertinggi di wilayah Provinsi Sulteng.
Selain itu, pada Oktober 2022 UKPBJ Banggai meraih piagam penghargaan atas terpenuhinya 17 standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang disusun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Bupati Amirudin berharap UKPBJ se-Sulawesi Tengah dapat meningkatkan kapabilitas kelembagaannya untuk mencapai level kematangan proaktif.
Pada pembukaan Rakor UKPBJ se-Sulteng, Wakil Gubernur Sulteng menyerahkan penghargaan atas komitmen dan implementasi e-katalog lokal dalam mendukung gerakan nasional “Bangga buatan Indonesia” kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sulteng.
Selain itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mendukung terwujudnya pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pembukaan rakor juga diikuti oleh Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili, Sekretaris Daerah Abdullah Ali, Ketua DPRD Banggai Suprapto, Wakil Ketua 1 DPRD Banggai Batia Sisilia Hadjar, pejabat Forkopimda Banggai, bupati/wali kota se-Sulawesi Tengah, dan peserta rakor yang merupakan pengelola UKPBJ kabupaten/kota se-Sulteng.
(*/Naser Kantu)
Discussion about this post