IMG-20260928-WA0012

DPRD Banggai Cecar Isu Gaji Pegawai dan DBH, TAPD Pastikan Hak ASN-PPPK Aman

Sofyan961 dilihat
Ketua Komisi II DPRD Banggai, Irwanto Kulap
A-AA+A++

Namun dalam rancangan TA 2027, Pemkab justru hanya menganggarkan DBH murni sebesar Rp60 miliar, ditambah estimasi kurang bayar sekitar Rp30 miliar lebih (total dipasang sekitar Rp94 miliar).

Hal ini menunjukkan adanya penurunan tajam hingga Rp41 miliar jika membandingkan angka DBH murni 2027 sebesar Rp60 miliar dengan capaian target APBD 2026 sebesar Rp106 miliar.

Dorong Penggunaan Pagu 2026 Sesuai Regulasi

Irwanto menegaskan bahwa merujuk pada Pedoman Penyusunan Anggaran (PEDUM), Pemerintah Daerah tidak boleh gegabah menurunkan acuan anggaran selama belum ada keputusan resmi dari pemerintah tingkat atas.

“Aturannya jelas. Jika belum ada konfirmasi resmi atau penyampaian besaran alokasi dari tingkat atas, Pemerintah Daerah wajib menggunakan acuan anggaran tahun sebelumnya,” tegas Irwanto.

Mengingat Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulteng terkait penetapan resmi alokasi DBH TA 2027 belum terbit, Irwanto mendesak agar alokasi DBH TA 2027 dikembalikan ke angka Rp106 miliar mengacu pada acuan SK tahun 2026.

Langkah strategis ini dinilainya sangat penting demi menjaga akuntabilitas dan memastikan postur anggaran Kabupaten Banggai tetap sehat serta taat regulasi.

Penjelasan TPAD: Hak Pegawai Dipastikan Aman, DBH Disesuaikan

Merespons cecaran dan desakan kritis dari Irwanto Kulap, Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang melibatkan Sekda Banggai Moh. Ramli Tongko, Kepala BPKAD Damri Dayanun dan Inspektorat, memberikan klarifikasi resmi.

Pihak TAPD memastikan bahwa kebijakan efisiensi sebesar Rp3,8 miliar tersebut sama sekali tidak mengurangi hak-hak dasar maupun pendapatan utama para pegawai, baik ASN maupun PPPK.

Penyesuaian anggaran dilakukan bukan dengan memotong gaji atau tunjangan yang telah melekat, melainkan dialokasikan dari pos akres (Dana Cadangan Belanja Pegawai) melalui penurunan alokasi dana cadangan sebesar 2,5 persen.

Selain itu, merespons desakan Banggar DPRD, TAPD Pemkab Banggai akhirnya menyepakati untuk melakukan penyesuaian ulang terhadap besaran alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi menjadi Rp110 miliar. *

Pasang Iklan Anda Disini_1