BANGGAI, Luwuktimes.id — Komisi 3 DPRD Banggai dalam rapat kerja (raker) menyorot banyaknya tukang parkir liar di dalam Kota Luwuk, Selasa (30/04/2024).
Meski sorotan itu berdampak terhadap kerugian pendapat daerah, namun respon Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banggai terkesan lembek.
Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banggai Saripudin Tjatjo yang memimpin raker itu memberi contoh di kawasan warung makan Kadompe Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan.
Ia mengindikasikan itu merupakan parkir liar. Lantaran petugas parker tidak memberikan karcis parkir.
“Sepanjang jalan warung makan Kadompe, sedikitpun tidak ada yang menandakan bahwa mereka (petugas parkir) berasal dari Dishub,” kata Saripudin Tjatjo.
Sementara itu, Sekretaris Komisi 3 DPRD Banggai, Syafruddin Husain menilai, saat ini lebih banyak parkir liar dibandingkan parkir yang legal.
Karena banyak yang tidak sah, sehingga pemilik kendaraan menjadi dilematis. Pasalnya, ketika membayar menyalahi aturan. Tapi jika tidak muncul rasa kasihan kepada juru parkir liar.
Haji Udin sapaannya, memberikan saran.
Karena lokasi parkir liar di jalan kabupaten yang menjadi kewenangan Pemkab Banggai agar ditertibkan.
Caranya dengan memberikan karcis dan membicarakan bagi hasil yang masuk ke kas daerah.
“Saya kira perlu ditata kembali,” tandasnya.
Anggota Komisi 3 DPRD Banggai, Siti Arya Nurhaeningsih berkesempatan menceritakan pengalamannya pada salah satu lokasi tempat makan.
Ia mengaku dipungut parkir, tetapi tanpa diberikan karcis oleh juru parkir.
“Kita bayar parkir bukan untuk daerah, tapi sedekah untuk tukang parkir,” kata politisi asal PDI Perjuangan ini.
Benturan dengan Pihak Lain
Disorot sejumlah personel Komisi 3 DPRD Banggai terkait parkir ilegal, Sekretaris Dinas Perhubungan Muksir Maeta angkat bicara.
Ia mengaku, beberapa ruas jalan nasional dalam Kota Luwuk ada pungutan parkir.
“Sepanjang Jalan Ahmad Yani dari Kilometer 0. Kalau dibilang ada pungutan, memang ada pungutan. Kita mau tertibkan, tapi berbenturan dengan pihak lain,” katanya.
Hanya saja, Muksir tak menyebutkan siapa pihak lain tersebut pada raker bersama Komisi 3 DPRD Banggai.
Jawaban Muksir ini terkesan lembek alias tidak ada sikap tegas dari Dishub, sekalipun harus berhadapan dengan pihak lain, sebagaimana yang disebutkan Sekdishub Banggai.
Ia menambahkan, saat ini ada tim Saber Pungli Kabupaten Banggai, tapi harus ada tindakan. *
Baca: Komisi 3 DPRD Banggai Minta OPD Pacu Target Retribusi dan Pajak
Discussion about this post