Keduanya tak menampik bahwa pada penghujung tahun 2021 program andalan Amir-Furqan itu belum ada.
Itu karena menyangkut anggaran kepada masyarakat. Apakah dalam bentuk uang tunai atau sarana produksi.
Hal tersebut tentu harus ada regulasi. Minimal peraturan bupati atau Perbup.
Dan tahun ini, Perbup yang mengatur tentang 1 juta 1 pekarangan telah melalui fasilitasi di Karo Hukum Pemprov Sulteng. Ketika regulasi itu ada, maka 1 juta 1 pekarangan sudah action.
Daftar keberhasilan lainnya yang tidak kalah penting dan sudah dilakoni AT-FM sebut keduanya adalah ambulance dering.
“Ambulance dering sudah ada penyerahan setiap kecamatan,” ucap mereka.
Kalaupun masih ada janji politik Bupati dan Wakil Bupati Banggai yang sampai saat ini belum tertunaikan, keduanya berdalih masih dalam tahap proses.
“Kalau ada yang belum selesai, itu artinya masih tahap proses. Kan masa jabatan masih berjalan,” terangnya.
Informasi yang Tersumbat
Arif Tjatjo maupun Wanto Kulap tak sekadar menjelaskan tentang program AT-FM setelah menahkodai Kabupaten Banggai.
Keduanya juga menyorot para organisasi perangkat daerah (OPD), yang bagi mereka tidak begitu proaktif dalam menyampaikan gebrakan AT-FM
“Harusnya informasi pembangunan tersampaikan oleh OPD, termasuk para Camat melalui media. Dengan begitu tidak ada informasi yang tersumbat dan publik pun mengetahuinya,” kata mereka.
“Kan tidak mungkin Bupati yang langsung menyampaikan kepada rakyatnya tentang apa saja yang telah ia lakukan. Karena itu adalah ranah OPD untuk memberi tahu kepada masyarakat lewat program kerjanya,” tambah keduanya.
Terhadap Kominfo dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Banggai, dua legislator lalong ini memberi masukkan, yakni jangan hanya melansir atau merilis informasi yang sifatnya seremonial.
Akan tetapi punya keharusan untuk mempublis tentang pencapaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai.
“Pesan kami buat Kominfo dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Banggai, jangan hanya informasi seremonial. Tapi program pencapaian visi misi juga harus tersampaikan kepada media yang telah menjalin kerjasama dengan pemerintah,” tutur politisi Golkar Banggai ini. *
Discussion about this post