Advertising

Example floating
Example floating

Irwanto Kulap Wanti-Wanti TAPD Banggai: Hati-Hati Tetapkan Belanja, Salah Hitung Bisa Bikin Dampak Sistemik

Sofyan
Irwanto Kulap
Nasi Goreng
Dapur Mom's Arsy
Nasi Goreng
Rp 15.000
Ayam Geprek
Dapur Mom's Arsy
Ayam Geprek
Rp 15.000
Mie Goreng
Dapur Mom's Arsy
Mie Goreng
Rp 15.000

Order via WhatsApp
A-AA+A++

LUWUK TIMES, Banggai – Dinamika pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Banggai berlangsung dinamis, Kamis (13/08/2026).

Ketua Komisi II DPRD Banggai, Irwanto Kulap, menyoroti potensi surplus anggaran yang ditaksir mencapai Rp40 miliar dari sektor Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

IMG-20260829-WA0006

Di hadapan Ketua DPRD serta Sekretaris Daerah (Sekda) yang memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Irwanto menegaskan pentingnya penyelarasan angka dan ketelitian extra dalam merancang postur belanja daerah.

Baca Juga:  Tegas Bantah Potong Hak Nakes, Kapus Lobu Siap Buktikan di Inspektorat Banggai

Menurutnya, potensi surplus ini timbul setelah mengalkulasi serta menyandingkan realisasi transfer provinsi tahun sebelumnya dengan proyeksi tahun berjalan.

“Berdasarkan kalkulasi kami, transfer dari pemerintah provinsi jika disandingkan ada potensi surplus sekitar Rp40 miliar. Ini sudah menjadi catatan kami kepada Pemkab maupun TAPD untuk penyelarasan kembali,” ujar Irwanto Kulap di ruang rapat Banggar.

Baca Juga:  Sekdis Kesehatan Banggai Nurmasita Datu Adam Klaim Satu Sen Pun tak Pernah Dipotong

Irwanto mengingatkan agar kalkulasi penetapan belanja dalam KUA-PPAS tidak sekadar “copypaste” atau mengacu secara mentah pada tren tahun-tahun sebelumnya.

Perubahan skema transfer pusat dan dinamika penerimaan daerah, seperti dari sektor pajak hingga pendapatan rumah sakit, menuntut penyusunan program yang jauh lebih presisi.

Ia menekankan, jika surplus anggaran ini tidak dikelola secara cermat setelah mengakomodasi belanja wajib, maka alokasinya harus dialihkan secara tepat pada posisi pembiayaan.

Baca Juga:  Skandal Modus Halus Pungli Nakes, Ketua Komisi I DPRD Banggai Desak Kapus Nakal Dinonaktifkan Bupati

“Kami menyadari kondisi transfer pemerintah pusat saat ini menuntut kehati-hatian tinggi. Jangan sampai kita menetapkan anggaran dengan kuantitas yang keliru, yang ujung-ujungnya menimbulkan dampak sistemik saat pelaksanaan program kegiatan berjalan,” tegas Politisi Golkar tersebut.

Irwanto berharap TAPD dapat mempertajam skala prioritas belanja, khususnya untuk memastikan kelanjutan program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Banggai. *

Reporter Sofyan Labolo

-->