Oleh: Maharifka Rizky Humaerah
GELOMBANG massa kembali memenuhi jalanan.
Poster-poster bertebaran, spanduk menjeritkan kata-kata ketidakpuasan, dan toa bersuara lantang menjadi orkestra kebisingan yang menandai satu hal: rakyat telah kehilangan kesabaran.
Ketika suara-suara yang disalurkan lewat mekanisme resmi seakan tidak digubris, jalanan pun menjadi panggung utama bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi.
Fenomena demonstrasi besar-besaran yang kini terjadi bukan sekadar luapan emosi sesaat.
Ia adalah akumulasi dari kekecewaan yang terus menumpuk, ketidakadilan yang terasa makin nyata, serta keterbatasan pemerintah dalam menjawab persoalan yang kian kompleks.
Di satu sisi, rakyat menggugat; di sisi lain, kekuasaan kian terdesak.
Dalam sejarah bangsa, jalanan kerap menjadi ruang politik alternatif.
Kita masih mengingat bagaimana mahasiswa, buruh, petani, dan kaum miskin kota turun ke jalan pada era reformasi 1998.
Mereka menuntut perubahan radikal ketika saluran politik formal tersumbat.
Kehadiran massa dalam jumlah besar tidak bisa hanya dibaca sebagai luapan emosi sesaat.
Sebaliknya, ia adalah akumulasi dari frustrasi sosial yang menahun.
Ketika mekanisme representasi politik—baik melalui parlemen, partai, maupun jalur birokrasi—dipersepsi tidak lagi efektif, rakyat menempuh jalur paling primitif namun paling kuat: turun ke jalan.
Secara teoritik, ini menegaskan pandangan Charles Tilly tentang politik kontestasi, di mana mobilisasi massa menjadi alat tawar yang nyata bagi mereka yang tersisih dari ruang kekuasaan formal.
Pemerintah yang berhadapan dengan fenomena ini sering kali berada dalam dilema.
Di satu sisi, mereka memiliki keterbatasan: anggaran yang terbatas, birokrasi yang lamban, dan struktur politik yang sarat kompromi.
Namun, di sisi lain, rakyat tidak lagi peduli pada keterbatasan teknokratis tersebut. Yang mereka tuntut adalah keadilan substantif, bukan alasan administratif.
Akibatnya, setiap bentuk kegagalan pemerintah segera dibaca sebagai pengkhianatan politik.
Sejarah Indonesia mengajarkan bahwa jalanan memiliki daya dorong besar untuk perubahan politik.
Reformasi 1998 adalah contoh paling nyata. Mahasiswa, buruh, petani, dan kelas menengah turun ke jalan bukan sekadar untuk memprotes harga atau kebijakan, melainkan untuk menuntut perombakan total sistem politik.
Pada titik itu, kekuasaan yang gagal beradaptasi terdesak hingga runtuh.
