Oleh: Supriadi Lawani
WACANA pemilihan kepala daerah oleh DPRD terus berulang menjadi bahan perdebatan di acara televisi, podcast, hingga ruang-ruang diskusi publik. Argumen pro dan kontra silih berganti. Mana yang paling demokratis, mana yang paling konstitusional. Namun tulisan ini tidak hendak masuk ke perdebatan normatif itu.
Tulisan ini justru ingin mengajak pembaca membayangkan satu hal sederhana, apa yang akan hilang jika pilkada benar-benar dipilih oleh DPRD? Khususnya bagi Provinsi Sulawesi Tengah.
Saya berasumsi, jika pilkada kelak dipilih oleh DPRD, kita akan kehilangan kontestasi politik yang berkualitas. Asumsi ini bukan tanpa dasar. Dalam skema pemilihan oleh DPRD, kandidat sangat ditentukan oleh konfigurasi kursi dan kepentingan partai, bukan oleh rekam jejak dan penerimaan publik.
Ambil contoh Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah saat ini. Ia berasal dari Partai Demokrat. Partai yang meskipun memiliki kursi signifikan, namun bukan mayoritas di DPRD Sulawesi Tengah dan bukan pula partai tiga besar secara nasional.
Dalam sistem pilkada tidak langsung, posisi seperti ini jelas rawan tersingkir, bukan karena kapasitas, melainkan karena aritmatika politik.
Hal yang sama bahkan lebih terasa pada sosok Hadianto Rasyid, Wali Kota Palu. Ia adalah kader Partai Hanura. Partai yang secara kekuatan kursi di DPRD Sulawesi Tengah nyaris tak diperhitungkan. Apalagi di tingkat nasional karena tidak lolos ke parlemen. Dalam pemilihan oleh DPRD, figur seperti Hadianto hampir pasti kesulitan sekadar untuk masuk bursa, meski prestasinya nyata.
Jika ini benar-benar terjadi, maka ia adalah ironi besar bagi Sulawesi Tengah. Sebuah provinsi kaya sumber daya alam, tetapi justru miskin ruang demokrasi bagi pemimpin berprestasi.
Cerita akan sangat berbeda jika pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat. Dalam skema ini, yang dipertarungkan bukan sekadar kekuatan partai, melainkan gagasan, rekam jejak, dan program.
Kita tahu, Anwar Hafid memiliki program “Berani Cerdas” dan “Berani Sehat” yang patut diapresiasi. Meski belum genap satu tahun menjabat, dampak program ini mulai terasa. Setidaknya, dari pengamatan saya, ada arah kebijakan yang jelas dan keberanian politik untuk menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
Sementara itu, Hadianto Rasyid adalah wali kota dengan catatan prestasi konkret. Palu menjadi lebih tertata, lebih bersih, dan berhasil meraih Adipura. Ini bukan sekadar simbol, melainkan hasil dari kerja administratif dan kepemimpinan yang konsisten.
Jika dua figur dengan rekam jejak seperti ini benar-benar berhadapan dalam kontestasi pilkada langsung, maka yang terjadi bukan sekadar pertarungan baliho dan jargon kosong. Yang terjadi adalah perang program, adu gagasan, dan debat yang berbasis data serta ukuran yang jelas.
Saya membayangkan, kesadaran politik rakyat pun akan ikut tumbuh. Dialog di tingkat akar rumput tidak lagi soal sentimen personal atau sekadar loyalitas partai, melainkan soal program mana yang paling masuk akal dan paling menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Semoga saja ruang seperti ini tetap terjaga. Semoga suara rakyat tidak disabotase oleh segelintir elite yang mengatasnamakan wakil rakyat, tetapi justru menjauh dari aspirasi yang mereka wakili.
Karena demokrasi bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal kualitas pilihan yang disediakan bagi rakyat.
Sebagai catatan penutup, perlu saya tegaskan bahwa saya tidak memiliki hubungan pribadi dengan dua tokoh yang disebutkan di atas.
Saya tidak pernah bertemu secara langsung dengan Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah saat ini, kecuali Hadianto Rasyid, Wali Kota Palu, saya pernah ketemu sekali di acara pesta.
Dan saya sangat yakin mereka tidak mengenal saya yang rakyat biasa ini dan itu juga tidak penting.
Karena itu, tulisan ini sama sekali tidak berangkat dari tendensi politik personal atau kepentingan tertentu, melainkan semata-mata catatan sederhana, agar rakyat tetap memiliki hak memilih pemimpinnya secara langsung, berdasarkan rekam jejak, gagasan, dan keberpihakan yang nyata. *
Penulis adalah petani pisang
