Luwuk Times, Luwuk— Rumah Kebangsaan Cipayung Plus menggelar mimbar bebas berlokasi di kawasan Tugu Adipura Luwuk, Kamis (24/08/2023). Isu utama dalam gerakan itu terkait dengan penolakan politik uang pada pemilu 2024. Bagi Rumah Kebangsaan Cipayung Plus, politik uang merusak moral bangsa.
Tak hanya publik, tetapi aksi ini mendapat dukungan penuh dari Kesbangpol Kabupaten Banggai.
Menurut Kepala Kesbangpol Kabupaten Banggai, Syaifudin Muid, Jumat (25/08/2023), gerakan aktivis gerakan dari rumah kebangsaan tentang gerakan tolak politik, merupakan langkah yang tepat, dalam rangka mencegah terjadinya pencederahan demokrasi pada pemilu dan pilkada 2024 mendatang.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sambung Pudin Muid, sebagai lembaga pemerintah mendukung gerakan tolak politik uang demi mewujudkan pemilu yang berkualitas.
Dan sejauh ini kata Pudin Muid lagi, pihaknya terus mensosialisasikan melalui program pendidikan politik kepada masyarakat, agar tercipta pemilih yang cerdas di tahun 2024.
Mimbar Bebas
Sebelumnya, rumah kebangsaan Cipayung plus turun ke jalan. Mereka mensosialisasikan tentang lawan politik uang menjelang Pemilu 2024. Mimbar bebas dipusatkan di Tugu Adipura, Kelurahan Karaton.
Kordinator Rumah Kebangsaan, Sugianto mengatakan, beberapa waktu terakhir, bahaya politik uang sendiri menjadi perbincangan, baik di media sosial maupun di forum resmi organisasi pemuda dan mahasiswa.
Rilis baru-baru ini dari Bawaslu RI, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan (IKP), Kabupaten Banggai menempati posisi puncak kedua di bawah Kabupaten Jayawijaya, Papua.
Sehingga bagi Sugianto kondisi itu sangat memiriskan. Katrena politik uang itu merusak moral bangsa.
“Jadilah pemilih cerdas. Lawan segala bentuk politik uang,” tegas Sugianto.
Ketua DPC GMNI Luwuk Rifat Hakim yang juga bagian dari rumah kebangsaan mengatakan, politik uang adalah musuh utama dari demokrasi. Oleh karenanya butuh keterlibatan semua pihak dalam melawannya.
“Saya meminta keterlibatan semua pihak untuk memerangi politik uang ini. Kalau tidak, maka demokrasi akan terbunuh,” demikian Rifat.
Politik uang juga merupakan kejahatan luar biasa, yang kemudian menjadi momok buruk bagi kedaulatan dan demokrasi.
Olehnya tegas Rifat, pihaknya menghimbau bagi seluruh lapisan masyarakat untuk secara tegas tidak membiarkan dan melawan serta memerangi politik uang di Kabupaten Banggai. Karena itu membahayakan pemilu dan demokrasi. *
(yan)
