Oleh: Dr. Syarif Makmur, M.Si
PEMIMPIN-pemimpin Indonesia masa depan adalah mereka yang memiliki kemampuan, kompetensi serta kecerdasan mengelola Konflik.
Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 hingga saat ini, konflik horisontal dan konflik vertikal selalu tak terhindarkan.
Keberagaman agama, bahasa, suku, bahasa hingga keberagaman kepentingan menjadi salah satu muara konflik di Indonesia.
Belum lagi ketidakadilan serta kesenjangan kehidupan yang semakin menganga di depan mata kita membutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengelola konflik-konflik terseebut.
Konflik akan selalu terjadi seiring dengan perkembangan, pembangunan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi.
Pemimpim-pemimpin Indonesia kedepan, baik Presiden, gubernur, Bupati dan Walikota hingga Kepala Desa harus memiliki leadership dalam mengelola Konflik.
Persoalan yang dihadapi Soekarno, Soeharto, Habibie hingga Jokowi saat ini adalaah masalah Persatuan dan kesatuan bangsa: Aceh hingga Papua, Jawa Luar Jawa, sentralisasi dan desentralisasi Pemerintahan, Islam dan negara serta potensi-potensi konflik sosial, ekonomi lainnya.
Di level desa saja saat ini, konflik dalam Pilkades tidak dapat dihindarkan, dan siapapun yang terpilih sebagai Kepala Desa harus berhadapan dengan Oposisi di desa yang juga memiliki kekuatan yang besar, yang pada akhirnya bermuara pada Kinerja Kepala Desa yang tidak efektif dan tidak optimal karena kegagalan mengelola konflik di tingkat desa.
Ekskalasi konflik di level desa telah menghancurkan sumber-sumber sosial seperti pertemanan, persahabatan bahkan kekeluargaan yang telah rapuh dan remuk sejalan dengan era demokrasi dan hak-hak azasi manusia yang telah merambat masyarakat desa, apalagi demokrasi di Indonesia sudah sangat kebablasaan.
Benar kata Prabowo, calon Presiden dari Gerindra ini sudah memberi signal bahwa yang menjadi Presiden kedepan adalah mereka yang selalu menjaga keharmonisan dan menjaga persatuan bangsa yang bermaakna pemimpin yang mampu mengelola konflik.
Signal serupa disampaikan oleh Calon Presiden dari Koalisi Nasdem Anies Baswedan yang memberi isarat bahwa ia tidak terlalu menganggap penting isu dua poros dalam Pilpres 2024.
Demikian pula Capres dari Koalisi PDI-P Ganjar Pranowo, memberikan sinyal bahwa persatuan dan kesatuaan menjadi harga mati.
Dari penjelasan dan referensi yang telah disampaikan para bakal calon Pressiden diatas dapat di garis bawahi bahwa masalah konflik saat ini dan kedepan menjadi isu-isu strategis yang harus dapat diselesaikan siapapun pemimpin nya, baik Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.
Kepemimpinan Indonesia kedepan, disamping menghadapi ancaman dari luar, yang paling dahsat adalah ancaman keamaanan dari dalam negeri, konflik sosial, kesenjangan kaya-miskin, msalah perburuhan, terorisme, radikalisme, narkoba hingga Korupsi yang semakin menganga dan sulit dihindarkan.
Hindari Konflik Sebaiknya Gubernur, Bupati dan Walikota Dipilih DPRD
Wacana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih DPRD sudah banyak di bahas setelah awal reformasi 1998.
Bahkan beberapa tahun lalu Cak Imin yang merupakan bakal Cawapres koalisi Nasdem telah mengusulkan agar Jabatan Gubernur tidak dipilih tetapi diangkat oleh Presiden seperti halnya Menteri-menteri.
Namun gagasan dan ide ini terpatahkan oleh derasnya isu demokrasi dan hak azasi manusia yang telah membumi di Indonesia bahkan Partai Penguasa PDIP menolak dengan keras gagasan dan ide ini.
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dari waktu ke waktu mengalami anomali bahkan krisis setelah belasan tahun dalam posisi normal sains (Kuhn, 1964).
Sumber-sumber konflik dalam Pilkada sejak tahun 2004 hingga saat ini telah menghancurkan tatanan ekonomi, sosial bahkan berpotensi menghancurkan kerukunan ummat beragama.
Selain menghancurkan tatanan sosial, Pilkada telah menjadi awal terjadinya korupsi berjemaah di daerah, baik untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa setiap Pilkada Gubernur, setiap calon harus mempersiapkan minimal 50 milyar hingga 200 milyar.
