LUWUKTIMES.ID— Para anggota DPRD Banggai mengingatkan Pemda untuk meramu program pasca potensi migas di Kabupaten Banggai habis.
Peringatan itu terungkap dalam agenda rapat kerja (raker) DPRD Banggai pembahasan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, di ruang rapat paripurna DPRD Banggai, Senin (19/2/2024).
Ketua Komisi II DPRD Banggai, Sukri Djalumang menekankan pentingnya meramu program jangka panjang menyahuti sumber daya alam (SDA) migas. Sebab, potensi migas bakal habis dalam jangka waktu tertentu.
Ia perlu mengingatkan hal itu, mencontoh daerah lain. Ketika potensi kekayaan alamnya masih dikeruk, sebuah daerah itu menjadi daerah kaya raya. Namun, setelah potensi itu berakhir, daerah itu justru menjadi paling miskin.
Fakta demikian patut diwaspadai, jangan sampai terjadi di Kabupaten Banggai. Untuk mengantisipasi hal itu, maka perlu diramu dari saat ini.
Sukri meminta, agar Pemda Banggai memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk membuat program antisipasi ke depan.
Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua II, DPRD Banggai, Samsul Bahri Mang. Setali tiga uang dengan Sukri Djalumang, Bali Mang-sapaan karib Samsulbahri Mang kembali menegaskan bahwa Pemda Banggai harus memikirkan jangka panjang.
Bicara RPJPD sebut Bali Mang adalah bicara jangka panjang. “Kita bicara jangka panjang. Bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat,” ungkapnya.
Pasca migas habis tutur Bali Mang, maka dari sekarang dokumen RPJPD sudah meramu antisipasinya.
Bali Mang sempat berseloroh bahwa kondisi masyarakat di Kabupaten Banggai belum sepenuhnya sejahtera. Di momen Pemilu 2024 ini sebut Bali, masyarakat masih menunggu ‘serangan fajar’ jelang pencoblosan.
“Kalau masyarakatnya sudah sejahtera, tidak mungkin mau terima serangan fajar. Olehnya, 20 tahun ke depan, harus jelas apa yang lebih menyentuh untuk meningkatkan taraf hidup mereka,” pinta Bali.
Bali juga mengungkap bahwa lumbung kemiskinan di Kabupaten Banggai terdapat di wilayah ‘Kepala Burung’ (sebutan untuk wilayah Kecamatan Balantak dan sekitarnya).
Mencermati kondisi demikian, politisi partai berlambang pohon beringin rindang ini mendesak Pemda Banggai untuk mewujudkan program pembangunan menghapus kemiskinan.
“Tujuan kita ke depan, apa yg akan terjadi setelah industri ini habis. Mana yang paling potensi, itu yang harus didorong dalam program pembangunan,” ungkap Bali Mang.
Ia mencontohkan di daerah Sragen. Di kabupaten itu sebut Bali Mang, tak ada bangunan mewah yang dibangun pemerintah daerah. Sebab, pemerintah daerahnya lebih memilih mewujudkan kesejahteraan rakyat ketimbangan pembangunan fisik.
“Dengan angka Rp3,1 triliun (APBD Banggai tahun anggaran 2024), sudah terwujud kesejahteraan, ternyata masih banyak angka kemiskinan,” tutur Bali Mang.
Ketua DPRD Banggai, Suprapto yang memimpin rapat kerja itu menegaskan bahwa saran dan masukan para wakil rakyat untuk dimasukkan dalam dokumen RPJPD demi penyempurnaan. * stp
