Ramai Rumor Jual-Beli Jabatan, Begini Klarifikasi Kepala BKPSDM

SALAKAN, Luwuk Times— Rumor tak sedap mewarnai rencana pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemda Bangkep. Kabar tak sedap itu adalah adanya jual-beli jabatan yang dilakukan sejumlah oknum tertentu. Bahkan isu miring itu sudah terdengar ramai di Salakan sejak beberapa terakhir ini.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Marjam Mahmud Ibaad, buru-buru membantah informasi tersebut.

Kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (5/6), Marjam dengan tegas menampik tudingan itu.

Dia mengatakan, penentuan calon pejabat yang akan mengisi jabatan dilakukan dengan pendekatan objektif dan bukan bersifat transaksional.

“Tak ada jual-beli jabatan. Isu itu tak benar. Penentuan pejabat yang dilantik dilakukan sesuai prosedur dan di putuskan dalam rapat tim seleksi,” kata Marjam.

Ingin memperkuat klarifikasinya, Marjam mengatakan, berapa banyak jabatan eselon III dan IV yang akan diisi belum diketahui.

Baca juga: Enam Fraksi di DPRD Bangkep Sepakat Bentuk Pansus

“Bagaimana bisa dikatakan jual-beli jabatan. Jabatan mana yang mau diisi belum juga diketahui. Masih akan dirapatkan dengan pak Bupati soal formasi jabatan yang akan diisi,” jelas Marjam.

Dia menambahkan, penentuan pejabat yang akan mengisi jabatan sepenuhnya ada di tangan Bupati. Kendati begitu, sesuai dengan pentunjuk regulasi panitia seleksi yang menentukan kreteria kelayakan.

TANGGAPAN DPRD

Rumor jual beli jabatan ini, ditangapi secara serius Ketua Komisi II DPRD Bangkep, Irwanto IT Bua. Kepada wartawan Jumat (6/7), Irwanto mengingatkan agar panitia seleksi agar dapat menjauhkan diri dari praktek jual beli jabatan.

“Lepas benar atau tidaknya rumor itu, saya berharap ini dapat dijadikan peringatan dini kepada tim seleksi agar tetap bekerja secara profesional. Publik semakin kritis sekarang. Semoga ini jadi warningan bersama,” ujar Irwanto.

Secara kelembagaan, Irwanto berjanji akan ikut mengawasi proses pengisian jabatan ini.

“Kebetulan urusan pemerintahan termasuk dengan kepengawaian, adalah ruang lingkup kerja komisi I. Saya dan teman-teman komisi I, akan turun langsung mengawasi jalannya tahapan pengisian jabatan tersebut,” tekan pentolan aktivis Gumer Luwuk ini. *

_(mdl)