LUWUKTIMES.ID— Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kabupaten Banggai Alfian Djibran mengaku, stok pangan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banggai masih berlimpah.
Sekalipun neraca ketersediaan bahan pangan cukup tinggi dari pada kebutuhan, namun yang tidak kalah terpentingnya, bagaimana melakukan penghematan untuk generasi kedepan.
Demikian disampaikan Alfian pada kegiatan launching Stop Borong Pangan Bapanas sekaligus rapat verifikasi dan validasi data P3KE untuk penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024.
Rapat verifikasi di ruang rapat umum Kantor Bupati yang diprakarsai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai itu langsung dipimpin Bupati Banggai H. Amirudin, Kamis (18/01/2024).
Alfian menambahkan, untuk penyaluran beras, nama kegiatannya adalah CBP atau cadangan beras pemerintah, yang ditindaklanjuti oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai.
“Ada yang anggarannya dari pemerintah pusat dan ada yang dari pemerintah daerah,” kata Alfian.
Lebih lanjut kata Alfian, untuk bantuan beras, Kabupaten Banggai mendapatkan mendapat kuota 27.364 keluarga penerima manfaat (KPM).
Jumlah beras yang disalurkan adalah 10 kg, selama enam bulan berturut-turut. Tahap I dari Januari sampai Maret, Tahap II bulan April sampai Juni.
Dijelaskan alurnya, BPN menugaskan Bulog sebagai penyalur. Kemudian Bulog menunjuk transporter untuk menyalurkan ke desa.
“Artinya, KPM itu menerima langsung di titik lokasi tanpa ada biaya transportasi. Khusus di Kabupaten Banggai,” ucap Alfian.
Data yang divalidasi adalah berasal dari Bappeda Kabupaten Banggai. Yakni data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
Data ini sambung Alfian, dimaksudkan sebagai referensi penetapan sasaran bagi program penghapusan kemiskinan ekstrem yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Lintas sektor yang terlibat adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banggai selaku Pengawas.
Ada pula Bappeda Kabupaten Banggai sebagai sumber data, Bulog sebagai penyalur dan Dinas Sosial Kabupaten Banggai sebagai pendukung dan transporter yang ditunjuk.
Pada kesempatan tersebut Alfian juga menjelaskan mekanisme pergantian termasuk kriteria pergantian.
Data yang ada bisa diganti dengan catatan pemilik data tersebut meninggal dunia, pindah domisili, dicatat lebih dari satu kali (namanya ganda), alamat data pemilik tidak sesuai, pemilik data menolak untuk menerima, pemilik data tidak layak menerima karena alasan tertentu.
Launching dan Rapat Verifikasi
Pada kesempatan itu, Bupati Banggai H. Amirudin memimpin launching Stop Boros Pangan Bapanas, sekligus memimpin rapat verifikasi dan validasi data P3KE untuk penyaluran bantuan bangan beras tahun 2024.
Launching tersebut ditandai dengan penyematan secara simbolis pin Stop Boros Pangan yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional kepada perwakilan Camat dan beberapa stakeholder lainnya, termasuk kepada Bupati Banggai.
Bupati Amirudin mengatakan, kampanye Stop Boros Pangan hingga saat ini belum sepenuhnya dipahami masyarakat.
Oleh sebab itu, para camat diminta menyelipkan edukasi terkait perilaku boros pangan ini dalam setiap kegiatan yang menyasar masyarakat umum, sehingga mereka melakukan tindakan menghemat pangan.
“Pemerintah Kecamatan harus terus menggaungkan dan mengampanyekan gerakan ini kepada masyarakat setempat,” kata Bupati Amirudin.
Saat memimpin rapat verifikasi dan validasi data P3KE untuk penyaluran bantuan pangan beras, Bupati Amirudin menginstruksikan, dalam jangka wakti 3 hari datanya sudah harus valid dan terverifikasi.
“Iya, agar berasnya segera dicaikan,” katanya. *
Baca: Berlangsung Semarak, Bupati Banggai Buka Moilong Expo dan Pameran Pembangunan
