70 Kambing Bantuan Mati Diduga Kena Penyakit, Anggota DPRD Banggai Helton Abd Hamid Desak Disnakeswan Jangan Cuci Tangan

oleh -964 Dilihat
oleh
70-an ekor kambing hasil pengadaan di Kecamatan Toili mati. DPRD Banggai minta Disnakeswan jangan cuci tangan. (Foto Istimewa)

LUWUK TIMES — Program pengadaan kambing oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Banggai di Kecamatan Toili berubah menjadi mimpi buruk.

Sebanyak 70-an ekor kambing bantuan dilaporkan mati hanya dalam hitungan hari setelah penyerahan kepada kelompok ternak.

Empat kelompok ternak yang terdampak masing-masing berada di Desa Rusa Kencana, Jaya Kencana, Tirta Jaya dan Cendana Pura. Harapan untuk mengembangkan usaha ternak justru berujung kerugian besar.

Tak hanya gagal memulai usaha. Para peternak juga harus menanggung biaya pembuatan kandang yang mencapai sekitar Rp2 juta per unit. Uang pribadi sudah keluar, tenaga sudah tercurah, namun hasilnya nihil.

Anggota DPRD Banggai dari Helton Abd. Hamid membenarkan keluhan tersebut. Politisi yang akrab dengan sapaan Eton itu mengaku menerima banyak aduan dari para kelompok ternak.

“Iya, mereka mengeluh karena semua kambing bantuan itu mati,” ungkap Eton kepada Luwuk Times, Senin (02/03/2026).

Menurutnya, program tersebut merupakan usulan kelompok ternak sejak 2024 dan baru terealisasi tahun anggaran 2025. Namun ironisnya, kambing yang tersalurkan sudah dalam kondisi tidak sehat.

“Seminggu setelah penyerahan, satu per satu mati. Penyakitnya kurapan dan menular,” tegas Eton.

Libatkan Mantri Hewan

Upaya penyelamatan sudah ada. Para peternak bahkan melibatkan mantri hewan untuk penanganan. Namun tak satu pun kambing selamat.

Jumlah bantuan setiap kelompok bervariasi. Ada yang 12 ekor hingga 24 ekor, tergantung jumlah anggota kelompok. Kini semuanya tinggal cerita.

Eton mengaku prihatin sekaligus geram. Ia sudah mencoba menghubungi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Banggai untuk meminta klarifikasi, namun belum mendapat respons.

“Saya sudah WA dan telepon, tapi tidak dibalas dan tidak diangkat. Mestinya OPD teknis bertanggung jawab, jangan malah seolah lepas tangan,” tegasnya.

Ia menuntut pertanggungjawaban penuh dari OPD terkait atas kerugian kelompok ternak Toili. Menurutnya, program pemberdayaan tidak boleh berubah menjadi beban bagi masyarakat.

Kasus ini menjadi sorotan, sebab bantuan pemerintah yang seharusnya mendorong kemandirian ekonomi justru berujung kegagalan total.

Kini para peternak menunggu jawaban: siapa yang bertanggung jawab atas 70 kambing yang mati sia-sia?

Reporter: Sofyan Labolo