LUWUK TIMES, Jakarta – Di balik setiap data kesejahteraan sosial, ada kehidupan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan pemerintah. Karena itu, memastikan data yang akurat dan selalu diperbarui menjadi langkah penting agar bantuan sosial benar-benar sampai kepada warga yang berhak menerimanya.
Komitmen tersebut terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Banggai di bawah kepemimpinan Bupati Amirudin dan wakilnya Furqanuddin Masulili.
Melalui Dinas Sosial, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan data kesejahteraan sosial agar program perlindungan dan bantuan sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Salah satu langkah konkret dilakukan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Hariadi Bola, S.H., bersama Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan tim teknis dengan melakukan konsultasi dan koordinasi langsung ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan kapasitas teknis jajaran Dinas Sosial Banggai, khususnya dalam pengelolaan serta pemutakhiran data melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Rombongan Dinas Sosial Banggai diterima langsung oleh R. Gandhi Wijaya Cahyo Prajanto, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek penting dibahas, mulai dari tata kelola data, mekanisme pemutakhiran, verifikasi dan validasi, hingga penyelesaian kendala teknis dalam penggunaan aplikasi SIKS-NG dan pengelolaan DTSEN.
Kepala Dinas Sosial Banggai, Hariadi Bola, mengatakan bahwa kualitas data kesejahteraan sosial memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan kebijakan penanganan kemiskinan maupun penyaluran bantuan sosial.
Menurutnya, data bukan sekadar angka atau kumpulan identitas masyarakat. Lebih dari itu, data merupakan gambaran kondisi nyata kehidupan warga yang membutuhkan perhatian dan kehadiran pemerintah.
“Data yang akurat dan terus diperbarui menjadi kunci agar program perlindungan dan bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, kami terus berupaya memperkuat kapasitas pengelolaan SIKS-NG dan pemutakhiran DTSEN, termasuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Sosial RI,” ungkap Hariadi.
Melalui konsultasi tersebut, Dinas Sosial Banggai berharap pengelolaan data kesejahteraan sosial di daerah semakin berkualitas, terintegrasi, serta mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan.
Langkah ini sekaligus menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai dalam membangun pelayanan sosial yang lebih terarah, transparan, dan berkeadilan.
Sebab, ketepatan data bukan hanya persoalan administrasi pemerintahan. Di dalamnya ada harapan masyarakat agar mendapatkan perhatian dan hak pelayanan yang semestinya.
Dengan data yang semakin akurat, pemerintah berharap tidak ada lagi warga yang benar-benar membutuhkan justru terlewat dari jangkauan program perlindungan dan bantuan sosial. *
