LUWUK TIMES — Langkah Pemerintah Kabupaten Banggai untuk menghadirkan Sekolah Rakyat (SR) semakin mendapat dukungan kuat dari pemerintah pusat.
Hal ini terungkap dalam audiensi Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili bersama Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banggai, Nur Djalal serta Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Ronal Putje, bertempat Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).
Hadir juga pada audiensi itu Staf Khusus Bupati Banggai, Kabid Aset DPKAD dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Banggai.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Kabupaten Banggai.
Pendidikan Gratis Anak Miskin
Menurut Agus, program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto yang harus terealisasikan seluruh daerah.
“Setiap kabupaten minimal harus punya satu Sekolah Rakyat. Banggai tidak perlu khawatir, karena ini perintah presiden, tinggal menunggu waktu pelaksanaannya,” ujar Agus, sebagaimana dilansir detik.com.
Ia menjelaskan, saat ini Pemkab Banggai tengah menyelesaikan proses pecah lahan dan sertifikasi tanah di Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk Utara.
Dari total 85 hektare lahan milik pemerintah daerah, sekitar 10 hektare telah masuk usulan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Lebih lanjut, Agus mengungkapkan pembangunan Sekolah Rakyat saat ini memasuki tahap kedua yang tersebar pada 104 titik seluruh Indonesia. Dan targetnya mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026.
Namun, jika Banggai belum masuk tahap tersebut, masih terbuka peluang pada tahap ketiga.
“Kalau belum masuk tahap kedua, masih bisa di tahap ketiga. Tapi syaratnya lahan harus sudah jelas dan bersertifikat atas nama pemkab,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program prioritas nasional, terutama dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem.
“Target kita, kemiskinan ekstrem harus nol, dan angka kemiskinan nasional di bawah 2 persen pada 2029. Program seperti Sekolah Rakyat harus segera terakses daerah,” tambahnya.
Persyaratan Segera Rampung
Sementara itu, Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili menyampaikan optimisme bahwa seluruh persyaratan akan segera rampung.
Ia menyebut target proses sertifikasi lahan selesai pada akhir April 2026.
“Lahan yang kami usulkan sudah ditinjau Kementerian PU dan memenuhi syarat. Kami optimis pembangunan bisa terealisasikan,” pungkas Furqanuddin.
Audiensi ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Banggai dalam mempercepat hadirnya Sekolah Rakyat, sebagai solusi nyata membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. *
Editor Sofyan Labolo
