Oleh: Muhadam Labolo
APAKAH sistem politik demokrasi punya masa depan bagi kemakmuran warganya? Pertanyaan klasik itu selalu muncul manakala demokrasi tak kunjung memperlihatkan kematangan, apalagi kesejahteraan. Ia sering di tuduh hanya ilusi disertai kegaduhan.
Faktanya, kendati lebih 80% negara-negara di dunia ramai mengklaim sebagai negara demokrasi, hidupnya tak lebih makmur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di bawah 5%. Negara-negara itu bahkan mengalami arus balik ketika berpapasan dengan otoritarianisme.
Disisi lain, negara-negara non demokrasi seperti Iran, China, Korut dan Rusia justru memperlihatkan kekuatan dan masa depan menjanjikan. Demokrasi dengan semua kelebihan dan kelemahannya mengalami persoalan akut termasuk Amerika.
Salah satu kekuatan negara-negara non demokrasi terletak pada integritas pemimpinnya. Mereka memang tak lahir dari mekanisme suara rakyat langsung, tapi ditentukan oleh elit terdidik dan berstandar moral tinggi, bukan rakyat bodoh dan kelaparan.
Di sejumlah negara, demokrasi kini berpotensi menjelma menjadi autokrasi. Amerika misalnya. Kritik warganya mengingatkan, no the king. Demos dapat didiamkan lewat uang oleh oligar. Negara dapat menjadi perusahaan raksasa yang mengeruk laba lewat pajak pada rakyatnya.
Untuk kasus semacam itu, Huntington pernah mengingatkan, tak ada jaminan negara yang sedang mengayuh ke jalan demokrasi akan tiba di garis finish. Boleh jadi kembali ke habitat aslinya, otoritarianisme dengan gincu demokrasi. Ia bisa rontok.
Gejala itu dialami Uni Soviet pasca berganti kulit ke demokrasi. Gorbachev tak mampu menahan keruntuhannya walau tanpa demonstrasi panjang, kecuali kelaparan dan kemiskinan yang berjejer di pinggir jalan. Demokrasi hancur berkeping-keping.
Krisis itu mengubah lanskap Soviet menjadi 15 negara. Kini, Rusia kokoh dengan sistem politik otoriter. Meski tak seluas dulu, Putin tak hanya mampu mengimbangi Amerika dan sekutunya, juga mengubah geopolitik dunia dari perang dingin menjadi proxy.
Sebenarnya, Iran, China dan Korut tanpa mesti menyebut demokrasi, para pemimpinnya dipilih lewat mekanisme demokrasi perwakilan. Dipilih oleh mullah dan perwakilan partai secara ketat dan terbatas. Mekanisme dipilih seefisien dan seefektif mungkin. Partisipasi dibatasi dengan alasan stabilitas.
Seperti juga Malaysia dan Singapura, negara-negara itu tak bisa dikatakan tak demokratis. Faktanya, para pemimpinnya dipilih secara demokratis. Namun pasca terpilih, para pemimpin menjalankan pemerintahan tanpa banyak membuang energi kecuali membumikan visi negara secara konkrit.
Negara-negara demokrasi membutuhkan tidak saja prosedur sebagai jalan sehat menjadi pemimpin, juga kemampuan mencapai tujuan, kesejahteraan rakyat. Jadi, demokrasi butuh proses dan output berdampak (outcome). Bukan citra penuh kebohongan.
Disitu bedanya dengan negara-negara non demokrasi. Elit terdidik dengan standar moral menjadi penjamin bagi terpilihnya pemimpin tertinggi. Bila cacat etik dan kompetensi dengan sendirinya gugur di tangan para mullah dan representasi majelis tertinggi partai (mono party).
