LUWUK TIMES, Luwuk – Aliansi serikat buruh dan mahasiswa kembali mendesak Komisi I DPRD Banggai agar konsisten menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan ketenagakerjaan. Terutama percepatan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Ketenagakerjaan di Kabupaten Banggai.
Desakan tersebut muncul setelah RDP yang menghadirkan 23 perusahaan pertambangan untuk memaparkan data penyerapan tenaga kerja lokal dan program pelatihan tenaga kerja.
Namun, dari puluhan perusahaan yang diundang, hanya PT Anugerah Bangun Makmur (ABM), PT Sarana Gemilang Perkasa (PSG), dan PT Sumber Dian Mandiri yang menunjukkan komitmen dengan menyampaikan data yang diminta.
“Kami berharap DPRD Banggai tetap berkomitmen menjalankan poin-poin hasil hearing kemarin, terutama pembentukan Satgas Ketenagakerjaan. Dari sekian banyak perusahaan yang diundang, hanya ABM, PSG, dan Sumber Dian Mandiri yang menunjukkan itikad baik dengan membawa data. Sementara perusahaan lainnya tidak memenuhi permintaan tersebut,” tegas Wakil Koordinator Aliansi, Sugianto, yang akrab disapa Gogo, Minggu (31/5/2026).
Menurut Gogo, pembentukan Satgas Ketenagakerjaan menjadi langkah strategis untuk menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Banggai, mulai dari pengawasan kepatuhan perusahaan hingga peluang kerja bagi tenaga kerja lokal.
Ia menilai, keberadaan satgas akan memperkuat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah, sekaligus memastikan hak-hak pekerja terlindungi dan kesempatan kerja bagi putra-putri daerah semakin terbuka.
“Pembentukan Satgas Ketenagakerjaan harus mendapat dukungan semua pihak. Apalagi Gubernur Sulawesi Tengah telah lebih dulu menginisiasi pembentukan satgas serupa di tingkat provinsi. Kami berharap langkah tersebut dapat berjalan seiring dan diterapkan juga di Kabupaten Banggai,” ujarnya.
Aliansi buruh dan mahasiswa meyakini, jika Satgas Ketenagakerjaan terbentuk dan bekerja secara efektif, maka pengawasan terhadap perusahaan akan semakin kuat, transparansi data tenaga kerja dapat terjamin, serta komitmen perusahaan dalam menyerap tenaga kerja lokal dapat lebih terukur.
Pembentukan Satgas Ketenagakerjaan pun kini menjadi salah satu tuntutan utama yang diharapkan segera direalisasikan DPRD Banggai sebagai bentuk keberpihakan terhadap pekerja dan masyarakat lokal di tengah pesatnya aktivitas industri pertambangan di daerah tersebut. *
