Reporter Naser Kantu
LUWUK – Perusahaan hilir Migas PT. DS LNG jadi bulan-bulanan oleh kalangan pemuda Kecamatan Kintom dan Kecamatan Nambo, dan Tokoh Adat, kala mengikuti Rapat Pembahasan Mediasi Pertemuan Aliansi Diskusi Pemuda Kecamatan Nambo dan Forum Aliansi Pemuda Kintom Bersatu dengan Perusahaan Migas Terkait Pelaksaan CSR, Selasa (12/04) bertempat di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati.
Setelah memaparkan beberapa program CSR dihadapan peserta Rapat yang dipimpin Wakil Bupati Furqanudin Masulili, manajemen DS LNG langsung dibuat mumet, saat ditanya oleh dua organisasi pemuda tersebut.
Dedi Noho dari Forum Aliansi Pemuda Kintom Bersatu yang pertama kali bersuara lantang, mengkritisi Tim CSR DS LNG.
Menurutnya, manajemen DS LNG dalam melaksanakan CSR, jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban.
Hal itu kata Dedi, CSR DS LNG mengabaikan kultur budaya orang Kintom.
Karena, tidak terbukti masyarakat Kintom yang disentuh oleh program CSR mendapatkan pemberdayaan yang berkesimbungan.
Kesalahan fatal dalam pengelolaan CSR, kata Dedi, DS LNG tidak sejalan dan tanpa sepengetahuan Pemda.
“Kalau tidak ada pertemuan ini, Pemda tidak tau program CSR kalian banyak yang bermasalah di lapangan, ada yang mubazir. Mana program yang sudah berkelanjutan hingga hari ini,” tegas Dedi.
Di contohkannya, CSR senilai Rp. 1,3 Miliar yang dibagi-bagi ke kelompok penerima menjadi mubazir. Ini karena tidak melalui kajian akademik, tapi hanya melalui kajian DS LNG sendiri.
“Kalau cuma daur ulang sampah, Dinas Lingkungan Hidup juga bisa, banyak program CSR yang tumpang tindih dengan program bantuan Pemda,” ungkap Dedi.
Fokus Pengembangan SDM
CSR DS LNG kata dia, sebaiknya di fokuskan pada pengembangan SDM anak daerah.
Sehingga, anak daerah kata dia tidak hanya bekerja sebagai staf, namun memiliki jenjang karir hingga ke tingkat midle maupun top manajer.
“Yang lulusan Untika, kebanyakan kalau melamar kerja, pasti tersingkir, padahal investasi ada dsini, anak daerah yang malu. Kami tidak mau Kabupaten Banggai seperti Aceh dan Papua,” teriak Dedi dengan lantang.
Transparansi Data
Dedi juga mempertanyakan terkait perekrutan tenaga kerja yang sudah di arahkan pada blok-blok tertentu.
“Kintom hanya bisa masuk ke perusahaan tertentu, Batui dan Toili juga begitu. Kenapa harus seperti itu. Kemudian, tidak ada data valid dan transparansi jumlah tenaga kerja,” bebernya. *
Discussion about this post