DPRD Apresiasi Kapolres, Irwanto: Kasus D’Club Estrella harus Diusut Tuntas

_{Reporter Sofyan Labolo}

LUWUK, Luwuk Times.ID – Penyegelan D’Club Estrella Luwuk sekaligus penyitaan ratusan botol minuman beralkohol tanpa izin, praktis melahirkan apresiasi dari kalangan DPRD Banggai. Wakil rakyat meminta kepada institusi kepolisian agar mengusut tuntas kasus yang juga merugikan pendapatan daerah tersebut.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Banggai, Irwanto Kulap kepada Luwuk Times, Minggu (13/06) tadi malam merespon tinggi terhadap langkah tegas Kapolres Banggai, AKBP Satria Adrie Vibrianto dalam menertibkan minuman beralkohol tanpa izin di tempat hiburan malam D’Club Estrella Luwuk.

“Saya beri apresiasi kepada pak Kapolres atas penertiban minuman beralkohol tanpa izin. Saya minta juga ini diusut sampai tuntas,” kata Irwanto.

Minuman beralkohol telah diatur dalam peraturan daerah (perda). Minuman beralkohol bisa edar, apabila mengantongi izin.

Nah, dengan terungkapnya ratusan botol minuman beralkohol tanpa izin oleh pihak kepolisian, maka ada kebocoran pendapat asli daerah (PAD) melalui retribusi.

“Tentu daerah menjadi rugi. Karena ada kebocoran retrubusi,” kata anggota Komisi 3 DPRD Banggai ini.

Baca juga: Polisi Segel Tempat Hiburan Malam D’Club Estrella Luwuk

Terkait dengan adanya kebocoran itu, sebagai komisi pemburu PAD, Irwanto secara tegas mengatakan akan mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP).

“Kami akan RDP berkaitan dengan pajak dan retribusi, termasuk retribusi minuman beralokohol,” kata Irwanto.

Kandidat kuat calon Sekretaris DPD Partai Golkar Banggai yang akan lahir lewat Musda ke X tanggal 20 Juni ini kembali memberi apresiasi terhadap Kapolres Banggai yang komitmen memerangi minuman beralkol tanpa izin di daerah ini.

Dia juga meminta kepada Kapolres Banggai agar mentutaskan kasus ini, sehingga ada pihak yang bertanggung jawab secara hukum.

“Saya yakin tidak hanya di tempat hiburan malam itu saja. Masih ada tempat lain yang juga menjual minuman beralkohol tanpa izin. Karena ini merugikan daerah, sesuai UU 28/2009 tentang pajak dan retribusi,” tutup wakil rakyat asal dapil II ini. *