LUWUK TIMES – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Banggai terus memacu persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026.
Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Sekretariat KONI Banggai, Rabu, 4 Februari 2026.
Sekretaris KONI Banggai, Sugiarto Djanun, mengatakan rapat tersebut membahas kesiapan teknis dan administratif bersama tim perumus serta seluruh cabang olahraga (cabor).
Ia menyebutkan, rangkaian persiapan Porprov sudah mulai berjalan, termasuk rapat Chef de Mission (CDM) dan launching maskot Porprov yang dijadwalkan pada 8–10 Februari 2026.
“Tim perumus sudah bekerja, para cabor juga dilibatkan. Untuk Tim Aju, saya bersama Supardi,” ujar Sugiarto.
Terkait administrasi, Sugiarto mengungkapkan KONI Banggai telah mengirimkan surat pertama pada 26 hingga 30 Februari 2026.
Namun hingga kini, baru 7 dari 27 cabor yang menyerahkan data lengkap.
Padahal, data tersebut menjadi dasar utama penyusunan kebutuhan riil, termasuk entry by name dan entry by number atlet.
“Ketua Umum KONI butuh data riil. Kalau cabor tidak menyerahkan data, apa dasar kita menyusun anggaran?” tegasnya.
Tidak Ragu
Menanggapi pemberitaan media terkait anggaran awal sebesar Rp1,5 miliar, Sugiarto meminta semua pihak tidak ragu.
Menurutnya, angka tersebut bukanlah final, melainkan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran.
“Anggaran tetap ada. Karena efisiensi, sementara ditaruh dulu Rp1,5 miliar. Usulan riil kita sebenarnya Rp11 miliar. Awalnya Rp1 miliar, lalu ditambah Rp500 juta. Pemerintah daerah tetap support. Jalan saja, saya tetap yakin dan percaya,” jelasnya.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kontingen Banggai, mulai dari transportasi, akomodasi, uang saku atlet, seragam kontingen, hingga kebutuhan teknis lainnya.
Dari sisi prestasi, KONI Banggai menargetkan hasil maksimal pada Porprov 2026.
“Target kita juara umum, paling tidak tiga besar. Kalau bisa dapat 60 medali emas, itu sudah runner-up,” kata Sugiarto optimistis.
Ia juga merespons isu mutasi atlet yang kerap menjadi sorotan. Menurutnya, mutasi adalah hal yang sah dan diatur dalam standar nasional.
“Mutasi itu halal hukumnya. Ada standar mutasi nasional, ada kompensasi, dan ada alasan,” tegasnya.
Selain itu, masih terdapat beberapa persoalan administrasi cabor, salah satunya SK Kickboxing yang belum terbit.
Namun Sugiarto optimistis Kickboxing tetap berpotensi menyumbang medali pada Porprov 2026, sambil menunggu kejelasan dari pihak terkait.
Dalam hal pertanggungjawaban keuangan, Sugiarto memastikan seluruh proses berjalan transparan.
Saat ini, BPK RI bahkan telah berada di Luwuk untuk melakukan pemeriksaan.
Rapat tersebut juga membahas penetapan nomor pertandingan pada masing-masing cabor, sebagai bagian dari kesiapan teknis menuju Porprov 2026. *
Reporter Sofyan Labolo
