Oleh: A.S. Laksana
KEBEBASAN pers dan jurnalisme yang kurang cakap adalah kombinasi mengerikan yang dampaknya kita rasakan sejak reformasi sampai hari ini, dan mudah-mudahan tidak sepanjang masa.
Saya perlu menggarisbahawi harapan “mudah-mudahan tidak sepanjang masa”, sebab prospek ke arah “sepanjang masa” tampaknya ada, sementara prospek ke arah kebaikan kelihatannya melulu bersandar pada mukjizat.
Yang segera terasa pada tahun-tahun awal reformasi adalah sensasionalisme yang ditawarkan oleh koran-koran kuning yang bermunculan sebagai pesaing Pos Kota, si raja kuning di masa Orde Baru.
Nama-nama fenomenal dalam wilayah ini antara lain Rakyat Merdeka, Lampu Merah, Lampu Hijau, Meteor Jogja, dan Koran Merapi.
Kita sempat menyaksikan gelagat menggembirakan dengan munculnya beberapa upaya untuk mengembangkan jurnalisme investigatif, sesuatu yang musykil dilakukan di bawah rezim otoriter.
Tidak mungkin di bawah pemerintahan Soeharto kita mengembangkan jurnalisme yang bertujuan mengungkapkan fakta-fakta tersembunyi, menyoroti kesalahan atau penipuan, dan mengekspose kebenaran di balik cerita yang ditutup-tutupi.
Tidak mungkin juga pers Orde Baru mengungkap skandal, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran etika dan hukum oleh individu, perusahaan, apalagi oleh pemerintah.
Sayangnya, jurnalisme investigatif tidak tumbuh menggembirakan. Ada majalah “Tajuk” pada waktu itu, dengan para wartawan yang mumpuni dalam menjalankan kerja jurnalistik dan mereka mencoba mengupayakan laporan-laporan investigatif, tetapi umur majalah itu pendek.
Majalah “Tempo”, yang terbiasa dengan reportase mendalam (in-depth reporting), juga menyambut kebebasan dengan menyiapkan rubrik investigasi dan menjanjikan ada laporan investigatif tiap pekan.
Namun, dengan kobaran gairah sebesar apa pun, menurunkan laporan investigatif tiap pekan adalah pekerjaan yang mustahil dipenuhi.
