PALU— Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, Ma’mun Amir selesai melaksanakan peninjauan sejumlah proyek pembangunan tahun anggaran 2021 di Kabupaten Parigi Moutong.
Pada hari terakhir peninjauan, Wagub Sulteng berkesempatan shalat Jumat di Masjid Agung Al Ikhlas, Kota Raya.
Rilis yang diterima Luwuk Times, kepada para jamaah usai shalat, Ma’mun menegaskan bahwa urusan kemiskinan dan pengangguran menjadi fokus yang akan diselesaikan dalam kepemimpinan Gubernur H. Rusdy Mastura bersamanya.
Sejumlah program yang telah didesain kata Ma’mun mencakup santunan Rp 1 juta per KK kepada masyarakat yang selama ini belum masuk data penerima BLT maupun PKH.
Lalu program Rp 100 miliar per kabupaten kota dalam wujud pembangunan proyek infrastruktur.
Kemudian sekolah gratis tingkat SMA, SMK dan SLB yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM.
Dengan menggratiskan pendidikan kata Wagub Sulteng dapat meringankan beban orangtua siswa. Sehingga fokusnya tinggal memikirkan bagaimana meningkatkan asupan gizi anak-anaknya.
Peninjauan Proyek
Terkait peninjauan di Kabupaten Parimo, mantan Bupati Banggai ini mengaku telah mengecek beberapa lokasi, seperti SMK Parigata, SLB Parigi, PPI Paranggi, Puskesmas Ampibabo dan Moutong, Bendungan Air Tada, Mepanga dan Ongka Atas, jalan usaha tani Desa Lambunu dan normalisasi sungai di Desa Tuladenggi Sibatang.
Dari hasil pengamatan, ia menekankan apabila ada item pekerjaan bangunan yang tidak baik agar ada rekomendasi perbaikan secepatnya.
Kebersihan dan keindahan baik yang ada dalam maupun luar bangunan, harapan Wagub Sulteng harus terjaga sebagai cerminan dari pelayanan. Begitu juga para aparatur yang bekerja pada ranah pelayanan harus profesional dan ikhlas.
Sejumlah bendungan yang ada kata Ma’mun harus berfungsi dengan baik. Karena berdampak bagi produktivitas pertanian yang kaitannya ketahanan pangan dan Sulteng sebagai daerah penyangga pangan IKN.
Untuk menyelesaikan masalah banjir melalui normalisasi sungai, maka Wagub meminta kerjasama dan keikhlasan warga. Utamanya pemilik lahan agar bersedia melepaskan lokasinya yang masuk dalam area normalisasi.
Ditambah lagi, koordinasi dan sinergitas antar instansi daerah dengan pusat dalam pembangunan proyek proyek infrastruktur serta penyelesaiannya harus terharmonisasi supaya tercapai efektivitas dan efisiensi.
Selain itu, Wagub juga mengunjungi lokasi tambak udang PT Aquakultura Prima Desa Sejoli. Ia memastikan perusahaan telah memberdayakan tenaga kerja lokal dan memenuhi hak-hak masyarakat atas lahan yang digunakan untuk tambak.
“Pemerintah provinsi adalah perpanjangan pemerintah pusat untuk membantu dan memfasilitasi masalah-masalah kabupaten/kota,” pungkasnya. *
(Ro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sulteng)
