Oleh: Muhadam Labolo
STATMEN mantan Politisi Demokrat Achsanul Qosasi dalam twitter tanggal 29 September 2022 soal competitiveness dalam dunia birokrasi yang dihadapkan dengan politisi patut di apresiasi setinggi-tingginya. Menurut saya, itu bentuk kesadaran politisi atas seluk beluk birokrasi yang selama ini dianggap underdog. Lima point itu penting direnungkan oleh politisi yang latah melibatkan shadow government dalam tubuh birokrasi.
Birokrasi sebaiknya diletakkan secara profesional dengan mengaransemen ide Weber (1946). Tujuannya agar lebih manusiawi dan fleksibel. Politisasi menjadikan birokrasi dianggap mesin manajemen yang acap kali menjadi kambing hitam, beban negara, patologis, korup, kaku, boros, tak inovatif, tak kreatif, indisiplin, serta tak berubah. Semua noktah hitam itu disematkan saat birokrasi malfunction, dan karenanya mereka diawasi. Agar Ia lebih energik sepantasnya digiatkan dengan menimbang lima hal (Qosasi, 2022).
Pertama, untuk menduduki jabatan dalam dunia birokrasi kita membutuhkan durasi yang relatif panjang. Untuk menjabat eselon tiga butuh waktu 10-15 tahun. Bagi eselon dua butuh 15-20 tahun. Sementara untuk duduk di eselon satu butuh lebih dari 20-30 tahun. Di luar kenormalan itu, hanya ada garis tangan dan atau campur tangan.
Bandingkan dengan pejabat politik yang tiba-tiba datang dari berbagai warna menjadi atasannya. Tanpa basa-basi memperlihatkan gaya kepemimpinan liar, disharmoni, senioritas, serta serba tau dengan belukar birokrasi. Disitu Qosasi menekankan pentingnya para politisi lebih bijak memanfaatkan peran dan fungsinya.
Kedua, para politisi duduk di puncak birokrasi bukan semata karena mereka hebat. Sistemlah yang memaksa mereka harus duduk disitu. Mereka yang duduk sebagai pimpinan dewan misalnya, kemungkinan bukan primus interpares, tapi lolos sebab minus interpares. Siapapun duduk di situ lebih karena rekomendasi pimpinan parpol atas dasar pragmatisme-transaksional.
