Oleh: Muhadam Labolo
Sebagaimana sejarah mencatat, demokrasi tak selalu hancur spektakuler di tangan militer sebagai kekuatan pemaksa sebagaimana terlihat di Myanmar hari-hari ini, Aung San Suu Kyi dan sejumlah aktivis pro demokrasi di tahan (2021).
Kata Levistky & Ziblatt dalam pengantar buku How Democracie Die (2018), di Amerika, untuk pertama kali seseorang tanpa pengalaman sebagai pejabat publik, tanpa banyak komitmen terhadap hak-hak konstitusional, dan dengan kecenderungan otoriter yang jelas, terpilih menjadi presiden. Donald Trumph dianggap presiden terburuk dalam sejarah demokrasi Amerika.
Sebelumnya, dibelahan lain, Allende telah membawa Chile dalam keresahan sosial, krisis ekonomi dan kelumpuhan politik (1973). Di Venezuela, Hugo Chavez menjadi pilihan dilematik ditengah kegagalan pemerintahnya (1998). Demokrasi seperti terinfeksi, dan Chavez satu-satunya antibiotik yang dimiliki kata seorang warga di Barinas.
Bila kudeta segera melucuti demokrasi dalam tempo sesingkat-singkatnya, di jalan pemilu yang terkesan demokratis hal-hal semacam itu jarang terjadi. Pemilu seringkali mengecoh kita tanpa tank dijalanan, konstitusi dan lembaga berlabel demokrasi tetap eksis, rakyat masih memberi suara, namun autokrat dapat menghilangkan substansi lewat tampilan asesoris demokrasi.
Tanpa sensitivitas kontrol yang kuat, demokrasi seringkali di sabotase secara legal lewat perantaraan penguasa, elit partai dan kaum oligarkhi. Bukan mustahil persekutuan semacam itu efektif mengubah tatanan demokrasi yang dibangun di atas rezim otoritarianisme. Apalagi jika dibantu oleh para pendengung yang super aktif (buzzer). Ini soalan sekaligus tantangan bagi upaya menjaga kesehatan demokrasi kita.
Lalu bagaimanakah politik demokrasi kita? Merujuk indeksasi demokrasi The Economits Intellegence Unit (UIE, 2021), Indonesia mencatat rekor terendah dalam 14 tahun terakhir. Berada di peringkat 64 dengan skor 6.3 dibawah Malaysia, Timor Leste dan Philipina di kawasan Asia Tenggara.
Catatan EIU menunjukkan bahwa situasi pandemi seringkali mengecualikan pendapat publik dalam pengambilan keputusan. Disisi lain kritik terkendala oleh instrumen yang menimbulkan phobia kepada subjek yang di kiritik. Kritik bisa berubah menjadi kriminal. Politik identitas masih mengecilkan politik universalitas di hampir semua kompetisi election. Money politic menjadi patologi penggerak dibanding kesadaran masyarakat menentukan nasib pemimpinnya.
Perawatan demokrasi di negara-negara transisi dan maju bukan semata menjadi tanggungjawab penguasa, juga membutuhkan kontribusi seluruh kekuatan politik yang terserak di masyarakat. Amerika bertahan karena sebagian besar politisi seperti Obama & Biden mampu mengawal demokrasi. Jepang eksis karena kaum samurai (militer) menjaga transisi demokrasinya. Jerman & Perancis survive karena kaum birokrat & pengendali modal tak bisa dikecualikan kontribusinya bagi demokrasi. India bertahan sebab kaum intelektual masih kritis menjaga demokrasinya. Demikian kata Prof. Boediono di satu kesempatan pengukuhan guru besarnya (2007).
Politik demokrasi seringkali kehilangan arah karena menyusutnya kontrol civil society. Agenda-agenda demokrasi dalam jangka panjang seringkali berubah tanpa sadar di bajak di tengah jalan, entah menuju kemapanan demokrasi atau menuju neo-otoritarianisme. Politik demokrasi tampak mudah sebagai sebuah gagasan dalam mengelola kehidupan kolektif dengan sebaik-baiknya kata Aristoteles, tetapi menjadi complicated di tangan Machiavelli hingga butuh metode yang dinilai tak ideal.
Di alam nyata politik demokrasi tak jarang paradoks di tangan para pengendali. Agenda reformasi bisa berubah menjadi gejala resentralisasi, Omnibus law contohnya. Demikian pula agenda pemberantasan korupsi bisa menunjukkan sebaliknya, dimana Indeks persepsi korupsi melorot di peringkat 102 dari 108 negara (TII, 2020). Kedua indikasi itu setidaknya mengonfirmasi bahwa transisi tak selamanya menjamin kita menuju konsolidasi demokrasi, bisa jadi balik arah ke terminal awal otoritarianisme, kata mantan penasehat White House, Prof Huntington.
Realitas itu mengingatkan kita pada percakapan Einsten di Princenton tahun 1946. Para saintis ditanya, mengapa anda bisa membuat bom, membuat struktur atom, tapi tak bisa men- drive secara politik yang membikin atom agar tak merusak kita? Einstein menjawab, itu sederhana, sebab politik lebih sulit daripada fisika. *
(penulis adalah Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN)
Discussion about this post