Nelayan Banggai Sulit Bersaing dengan Armada Kapal Luar

_{Reporter Hasbi Latuba}

LUWUK – Ketua Komisi 2 DPRD Banggai Sukri Djalumang menilai, nelayan tradisional Banggai akan sulit menyaingi armada kapal luar. Itu karena mereka memiliki alat tangkap memadai.

“Sulit kita bersaing. Karena terbatas kewenangan. Utamanya sumber pendanaan. Yang bisa kita anggarkan hanya 3 GT (Gross Tonage) saja,” ungkap Sukri Djalumang kepada Luwuk Times.

Menurut Sukri, Dinas Perikanan Kabupaten Banggai tak boleh kendor. Perlu ada inovasi dengan menciptakan spof spot Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

“Kalau ingin mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendata spot spot TPI itu lebih ampuh. Dari pada mengurus perairan,” ujar Sukri.

Ia berharap, dengan menciptakan sejumlah spot lokasi pembongkaran ikan sekitar TPI. Potensi retribusi daerah tak hanya bergantung pada TPI yang sah.

“Mestinya fokusnya kesitu. Selain TPI yang ada, ciptakan beberapa spot sekitar TPI. Karena banyak sekali lokasi pembongkaran ikan kita yang ilegal,” pinta Sukri.

Perda

Politisi NasDem ini menambahkan, Peraturan Daerah (Perda) tentang retribusi perikanan hanya mengatur pengadaan armada kapal 3 GT.

Lebih dari itu tidak bisa, terkecuali pendanaan bersumber dari APBN. Olehnya, ia menyarankan dinas fokus saja pada sektor darat. Seperti budidaya air tawar, itu lebih tepat. Atau kosentrasi saja pada TPI dengan menciptakan spot spot TPI yang baru.

“Kabupaten Touna begitu cara kerjanya. Di laut mereka kalah, tapi wilayah darat mereka kuasai,” tandas Sukri.

Setelah spot spot itu terdata, Pemda tentu akan membackup lewat Peraturan Bupati (Perbup) nya.

Ini malah lebih besar kalau bicara potensi. Bayangkan, kalau kapal luar berijin dan bongkar ikanya pada TPI atau spot yang ada, sudah pasti mereka kenak cas retribusi.

“Ini kalau ingin memenuhi target PAD Rp 1,4 miliar itu,” tuturnya.

Beda halnya lanjut Sukri kalau soal membandingkan kemampuan nelayan. Sudah pasti daerah kalah karena terbatas kewenangan. Apalagi regulasi mengatur bahwa wilayah perairan berada pada penguasaan provinsi dan pusat.

“Boleh kita suport nelayan dengan armada dan alat tangkap moderen. Tapi OPD harus pintar pintar mencari sumber pendanaan APBN,” tandasnya.*