Reporter Sofyan Labolo
LUWUK, Luwuk Times— Warga sepakat dengan diterapakannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Tujuannya tak lain untuk meminimalisir penyebaran covid-19.
Akan tetapi satu hal yang perlu disikapi Pemda Banggai, yakni harus ada solusi bagi warga yang terkena langsung PPKM.
Aspirasi ini disampaikan tokoh pemuda Karaton, Romy Botutihe kepada Luwuk Times, tadi malam.
“Pembatasan ini bagus buat pemutusan rantai penyebaran virus covid-19,” kata Romy.
Hanya saja sambung Romy, pemberlakuan PPKM harus dibarengi dengan solusi buat masyarakat yang terdampak langsung dengan PPKM ini.
Karena tambah Romy, tidak bisa dipungkiri, PPKM berdampak ekonomi terhadap masyarakat. Sehingga perlu adanya kajian terhadap semua aktifitas yang dibatasi tersebut.
Coba bayangkan tambah Romy, jika kantor hanya di aktivasi oleh 25 persen pegawainya. Lantas berapa jumlah pelayanan masyarakat yang tertunda.
“Misalnya ada masyarakat yang datang jauh dari kecamatan untuk urusan hidupnya dengan pemerintah. Kalau terhambat, karena pegawainya tidak masuk, nah berapa biaya yang mereka keluarkan lagi bolak balik ke kampungnya,” kata Romy memberi ilustrasi.
Belum lagi tambah dia, kalau mata pencaharian masyarakat itu bergantung pada jam jam sore sampe malam, berapa kerugian mereka produksi mereka yang tidak bisa dijual karena ada pembatasan.
“Terus kalau pembatasan secara mikro haruslah memberi ruang yang agak besar kepada masyarakat untuk bisa bekerja,” ucap Romy.
Yang pasti sangat berpengaruh terhadap penurunan pendapatan bagi masyarakat. Jadi perlu ada solusi dari pemerintah terhadap warga yang terdampak PPKM. *
