Luwuk Times, Luwuk — Politik uang menjadi isu mengemuka, setelah Bawaslu RI merilis indeks kerawanan pemilu (IKP) pada Minggu 13 Agustus 2023.
Lebih memiriskan lagi, hasil IKP itu memposisikan Kabupaten Banggai pada urutan kedua nasional, setelah kabupaten Papua Pegunungan.
GMNI Kabupaten Banggai, menjadi salah satu organisasi kepemudaan yang sangat menseriusi fenomena ini.
Menurut Ketua Cabang GMNI Kabupaten Banggai Rifat Hakim, dengan berada diurutan dua nasional dalam tingkat kerawanan politik uang, maka dapat dikatakan proses demokrasi di Kabupaten Banggai sangat memprihatinkan.
“Dari 514 kota/kabupaten se Indonesia, kita berada pada posisi kedua. Ini membuktikan bahwa Kabupaten Banggai semakin hancur kualitas demokrasinya,” ucap Rifat lewat keterangan tertulisnya kepada Luwuk Times, Senin (28/08/20203).
Memang politik uang, sambung Rifat, bukan hanya tanggung jawab satu orang atau satu institusi saja. Namun menjadi tanggung jawab bersama rakyat Kabupaten Banggai untuk melawannya.
Akan tetapi yang menjadi garda terdepan dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, tetap berada di pundak para penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu.
Kenapa yang menjadi garda terdepan adalah penyelenggara? Rifat memberi penjelasan lanjutan.
KPU dan Bawaslu punya divisi, struktur dan anggaran untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada pemilih, agar lebih cerdas dan berdaulat atas suaranya.
Bahkan KPU tegas Rifat, punya slogan, pemilih berdaulat negara kuat. Tapi anehnya pendidikan pemilih khususnya terkait politik uang sangat kurang di Kabupaten Banggai.
“Padahal KPU punya divisi khusus untuk melakukan upaya ini. Bagi saya ini sangat mencurigakan,” ucapnya.
GMNI Turun Lapangan
Rifat mengaku, GMNI Banggai telah mengunjungi beberapa desa dan kelurahan. Khusus di dapil 1, mulai dari Kecamatan Luwuk Timur sampai Luwuk Selatan. Hasilnya kata Rifat, tidak ada satu sosialisasi atau pendidikan pemilih yang dilakukan KPU Banggai.
Padahal salah satu PPK nya di Kecamatan Luwuk Timur mengatakan, ada sosialisasi. Namun beberapa pemilih yang dijadikan sampel mengatakan tidak pernah ada kegiatan seperti itu.
Rifat melanjutkan berdasarkan fakta tersebut, sebagai upaya untuk menekan politik uang, GMNI Cabang Banggai akan menyurat ke KPU RI.
Inti dari isi surat itu adalah mempertanyakan, kenapa pendidikan pemilih sangat kurang dikerjakan oleh KPU Banggai. Dengan begitu agar mendapatkan kejelasan. Apakah memang anggarannya tidak ada atau ada kendala lain.
“Kami secara kelembagaan berencana akan menyurat ke KPU RI untuk menanyakan situasi di Banggai. Mengapa sampai kegiatan pendidikan pemilih menjadi sangat kurang, biar jelas. Apakah karena anggaran atau sebab lain,” tutup Rifat. *
