LUWUK TIMES – Relation Section Head JOB Tomori, Andi Basuki, menunjukkan sikap tenang dan penjelasan yang santun. Itu saat Ia menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Banggai, Kamis (30/04/2026).
RDP yang membahas isu transparansi alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) JOB Tomori dan PT Pertamina Donggi Matindok Field itu berlangsung cukup panas.
Sejumlah anggota DPRD Banggai maupun pihak pengadu dari HMI Cabang Luwuk beberapa kali melontarkan pertanyaan tajam hingga bernada menyerang.
Namun demikian, Andi Basuki tetap tampil tenang, santun dan menjawab seluruh pertanyaan secara terstruktur tanpa terpancing tensi rapat.
Ketua Komisi III DPRD Banggai, Suprapto yang langsung memimpin RDP tersebut. Hadir pula Wakil Ketua Komisi III Helton Abdul Hamid bersama anggota komisi lainnya seperti Batia Sisilia Hadjar, Herdiyanto Djiada, Wajidah dan Agis.
Dalam pemaparannya, Andi Basuki menjelaskan bahwa pada lingkungan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), program CSR mengenal dengan istilah Program Pengembangan Masyarakat (PPM).
Ia menerangkan, seluruh program PPM tersusun berdasarkan social mapping serta hasil pertemuan bersama pemerintah desa dan forum desa. Bahkan, pihak JOB Tomori juga terlibat dalam forum Musrenbang tingkat kabupaten.
“Semua kami masukkan lalu kamu usulkan ke SKK Migas hingga kami rapatkan dalam satu rapat. Untuk setiap pelaksanaannya juga harus kami konsultasikan ke SKK Migas dan mengacu pada PTK terbaru Agustus 2025,” jelas Andi Basuki.
Ia juga menegaskan, program PPM bukan program sesaat, melainkan berkelanjutan sejak tahun 2014.
“Sampai saat ini ada sekitar 170 program. Sebanyak 102 program masih berjalan seluruh wilayah operasi, termasuk Desa Pandauke, Mamasalto dan beberapa wilayah Morowali,” ungkapnya.
Lima Pilar
Menurutnya, program tersebut mencakup lima pilar utama yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan infrastruktur.
Selain menjalankan program secara mandiri, JOB Tomori juga bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Banggai melalui sejumlah perjanjian kerja sama bersama OPD.
“Tahun 2024 SKK Migas dan Bupati Banggai menyepakati delapan PKS dengan dinas terkait. Namun karena efisiensi tahun 2026, kini tersisa tiga dinas,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Banggai, Suprapto, akhirnya menskors rapat untuk menghadirkan pihak SKK Migas, Kabag Kerjasama, Kabag Aset dan Keuangan serta Kabag Hukum agar pembahasan lebih substantif.
Dalam kesempatan itu, Andi Basuki juga menjelaskan bantuan 3 unit mobil ambulance dari JOB Tomori yang diserahkan pada 2021 hingga 2023 merupakan permintaan pemerintah daerah, bukan inisiatif program CSR sepihak.
“Itu atas response JOB Tomori atas kebutuhan pemerintah daerah dan persetujuan SKK Migas sehingga kendaraan tersebut kami serahkan,” jelasnya.
Meski beberapa kali mendapat tekanan dan interupsi selama RDP berlangsung, Andi Basuki tetap konsisten memberikan jawaban dengan bahasa yang terukur dan tidak emosional hingga rapat berakhir. *
Sofyan Labolo
