Kini, bagaimana TNI harus menghadapi kepentingan global? Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan kaya dengan sumber daya alam(SDA), tentu tak sedikit negara-negara asing mempunyai sejumlah kepentingan terhadap negeri kita tercinta ini, dari sisi ekonomi, geopolitik bahkan niatan agresi, secara militeristik ataupun penghancuran moral.
Para globalis-kapitalis tak pernah henti untuk mengincar sejumlah potensi SDA Indonesia. Jika pendekatannya kerjasama investasi langsung (direct foreign investement), tentu kerjasama itu konstruktif bagi kepentingan Indonesia. Meski demikian, ketika ragam kerjasama investasinya tidak fair bahkan terkategori nakal secara sepihak, maka TNI diperhadapkan realitas reaksi. Di satu sisi, TNI harus menjalankan peran pengamanan instalasi-instalasi strategis. Semetara, pusat-pusat industri itu cenderung melukai kepentingan anak bangsa. Tuntutan keadilan ini menimbulkan dilema: di mana dan harus bagaimana TNI bersikap sesuai amanat konstitusi?
Tak bisa dipungkiri, gerakan ekonomi investasi dari kekuatan globalis sering merepotkan posisi pertahanan TNI. Di satu sisi, TNI – menurut konstitusi dan UU TNI – wajib menjaga stabilitas nasional, di manapun wilayahnya. Dan gelombang massa ketidakpuasan berpotensi menciptakan instabilitas. Di sisi lain, UU TNI itu sendiri dijelaskan bahwa peran keamanan dilimpahkan ke aparat kepolisian dan TNI dilibatkan ketika dibutuhkan. Dengan pijakan UU TNI ini – secara langsung atau tidak – TNI tidak bisa menjalankan peran maksimalnya ketika kehadiran investasi asing menimbulkan gejolak massif, meski kulmimasinya cukup mengancam keamanan negara, setidaknya dari unsur persatuan dan kesatuan.
Tak dapat disangkal, saat ini, peran dan fungsi TNI tak bisa diharapkan banyak, terutama dalam menghadapi kekuatan globalis-kapitalis yang sanrat dengan nuansa ekonomi. Meski demikian, rakyat atau negara tetap mendambakan peran siaga TNI, apalagi ketika menatap wilayah perairan dan dirgantara.
Sekali lagi, dengan peta perairan Indoensia yang demikian luas, maka patroli pengamanan wilayah perairan tidak cukup mengandalkan kekuatan polisi perairan. Angkatan Laut dan Korp Marinir sungguh diperlukan peran agresifnya, dari menghalau dan menindak kekuatan globalis yang sering mencuri potensi perikanan laut, yang – menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan – terdapat angka kisaran Rp 40-an trilyun per tahun nilai perikanan dari perairan Indonesia terjarah dari armada-armada asing.
Sesuai dengan doktrin TNI bahwa NKRI harga mati, maka – secara iimplemantatif – TNI diperhadapkan tatangan global yang sungguh berat. Sebab, secara langsung atau tidak, TNI juga seperti diamanahkan untuk menjaga wilayah terluar, terutama pulau-pulau yang menjadi bagian dari NKRI. Apakah cukup dengan patroli? No.
Persebaran penduduk di pulau-pulau terluar adalah bagian dari strategi pengamanan dari klaim negara lain. Pencapolak Sepadan dan Ligitan oleh Malaysia merupakan contoh konkret hilangnya kedua pulau dan itu karena tiadanya persebaran penduduk Indonesia yang merata. Dengan demikian, TNI seperti mempunyai kewajiban moral untuk mendorong persebaran populasi ke pulau-pulau di Indonesia yang jumlahnya mencapai kisaran 7.500-an pulau. Tugas TNI? Tidaklah fair jika dibebankan kepada TNI yang jumlah personel aktifnya tak lebih dari 500 ribuan orang. Meski demikian, TNI tertantang bagaimana harus menjaga kedaulatan NKRI yang tak boleh terlepas sejengkal pun dari Bumi Pertiwi ini.
Mencermati peta kekuatan TNI – dalam pandangan keluarga besar Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) – menjadi urgen bagaimana menguatkan kembali TNI dengan rakyat. Tak boleh ada kata pisah dan harus tak rela jika dipisahkan. Politik pertahanan untuk NKRI haruslah membangun sikap bahu-membahu antara TNI dan rakyat. Inilai spiritualitas politik TNI, juga politik rakyat. Dengan begitu, kekuatan pertahanan TNI relatif tak terhitung jumlahnya. Inilah di antara padangan politik pertahanan PANDAI. Karenanya tidak berlebihan jika muncul sikap “PANDAI akan selalu bersama TNI. Untuk kedaulatan negeri yang harus terjaga selamanya”.
Yang perlu kita garis-bawahi, sinergisitas TNI-rakyat akan memperkuat barisan pertahanan, dalam menghadapi agresi asing terkait human tracking, senjata narkoba, bahkan geopolitik dan geoekonomi yang sering dimainkan sejumlah negara asing. Itulah sinergisitas yang bisa diharapkan untuk menjawab tantangan besar TNI di tengah pusaran kepentingan nasional dan global. *
Jakarta, 14 April 2021
(Penulis Adalah Ketua Umum Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI)
