LUWUK TIMES – Polemik terkait rendahnya pendapatan parkir di RSUD Luwuk Banggai terus menuai sorotan publik.
Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus (Stafsus) Bupati Banggai H. Amirudin, Abdul Ukas Marzuki, angkat bicara.
Bahkan ia menilai bahwa tudingan yang menyebut bupati sebagai pihak paling bertanggung jawab merupakan pernyataan yang berlebihan.
Menurut Abdul Ukas Marzuki kepada Luwuk Times Sabtu (18/04/2026), dalam sistem pemerintahan telah terdapat pelimpahan kewenangan yang jelas.
Dengan begitu tanggung jawab teknis berada pada pihak yang memegang otoritas langsung pada lingkup rumah sakit.
“Saya kira berlebihan sekali pernyataan kalau kemudian Pak Bupati paling bertanggung jawab. Karena dalam sistem pemerintahan itu sudah ada pelimpahan kewenangan. Maka yang harus bertanggung jawab adalah pemegang kewenangan yang ada pada rumah sakit,” ujarnya.
Teori Cocoklogis
Ia juga menanggapi pernyataan Budi Lawani yang menyebut bupati sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.
Menurutnya, pandangan tersebut cenderung tendensius dan tidak berdasar.
“Pernyataan Budi Lawani bahwa yang harus bertanggung jawab adalah Pak Bupati sangat tendensius. Dan itu hanya teori cocoklogis saja,” tegasnya.
Meski demikian, Abdul Ukas Marzuki mengakui bahwa polemik ini dapat menjadi bahan evaluasi penting bagi manajemen RSUD Luwuk Banggai.
Ia mendorong agar pihak rumah sakit mampu memaksimalkan potensi pendapatan. Khususnya dari sektor parkir, guna mencegah kebocoran.
“Saya kira ini memang menjadi bahan evaluasi bagi satuan rumah sakit Luwuk Banggai untuk bisa lebih memaksimalkan lagi potensi yang bisa menimbulkan kebocoran. Semua kritik yang konstruktif akan menjadi bahan evaluasi bagi rumah sakit,” tambahnya.
Sorotan publik menguat setelah muncul dugaan ketimpangan antara potensi dan realisasi pendapatan parkir di RSUD Luwuk.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pendapatan parkir hanya berkisar Rp1 hingga Rp1,5 juta per bulan.
Angka yang jauh dari potensi sebenarnya yang disebut-sebut dapat mencapai miliaran rupiah dalam beberapa tahun terakhir.
Kondisi ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Warga menilai perlu adanya transparansi dan pengelolaan yang lebih optimal terhadap sumber pendapatan daerah tersebut. *
Reporter Sofyan Labolo
