Oleh: Putri Yulinar Ibrahim S.M
RANTAI kemiskinan sampai saat ini masih belum terputus. Sehingga, berbagai upaya telah dilakukan untuk menghilangkan angka kemiskinan. Berharap seluruh upaya dapat menyelesaikan masalah ini, sayangnya angka kemiskinan naik kembali.
Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis angka kemiskinan September 2022 pada Senin, 16 Januari 2023. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 9,57 persen (26,36 juta orang).
Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia terhapus tuntas pada 2024. Hal demikian sesuai dengan arahan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan pada 2030 dunia telah terbebas dari kemiskinan ekstrem.
Oleh karena itu, pemerintah mengarahkan PT. Permodalan Nasional Madani untuk membantu menurunkan angka kemiskinan. PT PNM adalah BUMN yang bergerak dibidang jasa keuangan yang bertujuan meningkatkan keuangan rakyat dengan bantuan modal kepada pelaku UMKM dengan menawarkan pinjaman tanpa jaminan.
Sehingga, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi mengatakan, pihaknya optimis dapat membantu pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Sebab sebesar 47 persen masyarakat miskin di Indonesia yang telah keluar dari status tersebut kebanyakan mendapatkan bantuan modal dari PNM untuk membangun usaha. (Kompas.com)
PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM menargetkan 16 juta nasabah aktif di tahun ini dengan penyaluran pembiayaan sebesar Rp 75 triliun hingga akhir tahun 2023.
Hal itu disampaikan Direktur Utama PNM Arief Mulyadi saat memaparkan target dan kinerja PNM kepada rekan-rekan jurnalis di Menara PNM, Sabtu (27/5). Per April 2023, total penyaluran pembiayaan PNM sudah mencapai Rp 24,1 triliun. Beritasatu.com)
Upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan kesejahteraan rakyat dengan memberikan modal, jelas cara pandang dari sistem ekonomi kapitalis.
Sistem ini juga disebut dengan ekonomi liberal yang memberikan kebebasan para pemilik modal untuk meraup banyak keuntungan.
Ditambah lagi, modal yang di berikan dari PNM berasal dari lembaga bank yang tidak jauh dari bunga. Padahal, bunga (riba) adalah haram.
Dari program ini, negara seolah berlepas diri dari tanggung jawab sebagai pelayan rakyat. Ekonomi kapitalis juga melahirkan hegemoni kapitalis yaitu kekuasaan para perusahaan besar terhadap pasar bahan baku yang membuat UMKM tidak mampu bersaing.
Oleh karena itu, usaha dari pemerintah dengan memberikan modal untuk mengatasi kemiskinan adalah solusi yang tambal sulam.
Selama ekonomi kapitalis masih diterapkan maka penangan kemiskinan tidak mampu di tuntaskan, ditambah lagi sumber daya alam (SDA) yang bisa menjadi sumber untuk penghidupan rakyatpun di kapitalisasi oleh para corporate.
Menangani kemiskinan negara memiliki peran penting. Negara sebagai pelayan rakyat,memenuhi segala kebutuhan rakyat, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Negara juga wajib membuka luas lapangan kerja.
Dalam, sistem ekonomi Islam memiliki tujuan jelas yakni demi kemaslahatan ummat. Dalam pemberian modal, negara memberikan dana tanpa harus menggunakan mekanisme riba seperti halnya ekonomi kapitalis.
Dan, dalam sistem Islam sumber daya alam (SDA) adalah kepemilikkan umum yang mengharuskan pengelolaan SDA dikelola oleh negara, yang tidak bisa dimiliki orang segelintir individu, karena privitasi pengelolaan SDA adalah haram.
Dengan pengelolaan SDA dapat membuka lapangan kerja dan hasilnya mampu mensejahterakan rakyat.
Maka sudah jelas sistem Islam, hukum yang berasal dari Sang Khaliq mampu untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari kesengsaraan, dan juga kemiskinan. *
Penulis adalah Aktivis Dakwah
