Advertising

Example floating
Example floating

Bupati Perintahkan Pimpinan OPD segera Cairkan Bansos dan Program Stunting

Sofyan
Bupati Banggai menyerahkan DPA-SKPD dan SPD Triwulan I kepada 33 perangkat daerah dan 4 pemerintah kecamatan, di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati Banggai, Luwuk Selatan, Jumat (5/1/2024). (Foto: DKISP Banggai)
Nasi Goreng
Dapur Mom's Arsy
Nasi Goreng
Rp 15.000
Ayam Geprek
Dapur Mom's Arsy
Ayam Geprek
Rp 15.000
Mie Goreng
Dapur Mom's Arsy
Mie Goreng
Rp 15.000

Order via WhatsApp
A-AA+A++

LUWUKTIMES.ID— Bupati Banggai Amirudin memerintahkan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) segera melaksanakan program kegiatan tahun 2024, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan stunting.

Itu karena, penurunan angka kemiskinan dan prevalensi stunting menjadi isu prioritas Pemerintah Kabupaten Banggai di tahun 2024.

IMG-20260829-WA0006

“Apalagi yang menyangkut dana bansos. Kalau bisa Januari sampai dengan Maret ini sudah bisa dikucurkan,” ujar Bupati Amirudin.

Baca Juga:  Sentuh Masyarakat Bawah, Proyek 'Berani Lancar' Tontouan Dikebut Hingga Tembus 56 Persen

Hal ini disampaikan Bupati, disaat menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I kepada 33 perangkat daerah dan 4 pemerintah kecamatan, Jumat (5/1/2024), di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati Banggai, Luwuk Selatan.

Penyerahan DPA di awal Januari ini diharapkan dapat mempercepat realisasi APBD 2024.

“Inilah acuan yang diberikan kepada bapak ibu semua untuk melaksanakan kegiatan di bulan pertama. Jangan sampai setelah diserahkan, nanti pertengahan tahun baru dilaksanakan,” kata Bupati.

Baca Juga:  Gonjang-Ganjing Porprov Sulteng di Morowali Berakhir Lega, Banggai Langsung Geber Persiapan

Bupati Amirudin mengatakan, untuk mempercepat realisasi APBD, ia akan memantau progres pelaksanaan kegiatan dengan menggelar rapat rutin bersama pimpinan OPD setiap pekan.

“Setiap Jumat pagi, jam 8 sampai jam 9 itu kita melakukan evaluasi progres terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan,” kata Bupati Banggai. Dinas PUPR menjadi perangkat daerah pertama yang dievaluasi.

Baca Juga:  Tim Voli Putra Banggai Garang di Lapangan, Kans Semifinal Sangat Terbuka Lebar

Pada kesempatan itu, Kepala Bappeda Banggai Ramli Tongko menyampaikan bahwa berdasarkan rekomendasi dari BPK, Pemkab Banggai harus mulai menerapkan transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami sudah siapkan Perbupnya, sudah di asistensi di provinsi, dalam wakut dekat ini akan kami lakukan sosialisasi. Nanti tidak ada lagi transaksi tunai. Dari kas daerah itu langsung ke rekening masing-masing (SKPD),” terang Ramli. *

DKISP Banggai

-->