Luwuk Times, Banggai — Tahun 2023 jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Banggai cukup tinggi. Hanya saja, angka signifikan itu tidak berbanding lurus dengan anggaran pencegahan yang dialokasikan pada OPD teknis.
Sorotan ini disampaikan Fraksi Partai Gerindra lewat pandangan umum fraksi, atas penyampaian pengantar nota keuangan rancangan APBD Perubahan tahun 2023, pada rapat paripurna di kantor DPRD Banggai, Senin (02/10/2023).
“Data kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2023 sungguh sangat memprihatinkan. Tapi setelah kami mencermati dokumen pengantar nota keuangan yang kami terima dari Dinas P2KB-P3A, masih sangat minim kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” kata juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Banggai, Masnawati Muhammad.
Olehnya tambah Masnawati, melalui paripurna ini, Fraksi Gerindra meminta kepada Bupati Banggai untuk mengalokasikan anggaran dari kegiatan itu.
“Harapan kami, semoga dengan adanya anggaran tersebut, bisa menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Banggai,” ucap Masnawati.
Fraksi berpersonilkan empat wakil rakyat ini juga menyoroti realisasi anggaran 2023 yang belum maksimal sampai pada periode 2023.
Hasil evaluasi fraksi nya sambung Masnawati, lambatnya realisasi belanja disebabkan oleh anggaran perencanaan atas program, dan kegiatan pada setiap tahunnya dianggarkan selalu di tahun berkenan. Sehingga berdampak pada proses lelang nya pun terlambat.
Dinas TPHP Banggai juga tidak lepas dari sorotan Fraksi Partai Gerindra.
Sejak tahun 2022 sampai dengan September 2023, sebagian besar para petani khususnua petani jagung, belum mendapatkan bantuan benih.
Harapan fraksi ini kepada Bupati Banggai, melalui TAPD agar pada momentum pembahasan RAPBD 2023 dapat mengalokasikan anggaran pengadaan benih jagung. Mengingat bulan Nopember tahun ini merupakan musim tanam.
Masih dengan keluhan petani jagung. Mereka kata Masnawati, kesulitan dalam memasarkan hasil panen.
Fraksi Partai Gerindra mendorong agar Bupati Banggai mewujudkan Bumdes di setiap desa, sehingga dapat menyelesaikan masalah di tingkat petani.
Soal keluhan jalan oleh warga Desa Sinorang juga menjadi bagian dari pandangan umum fraksi ini.
“Kami meminta kepada Bupati melalui TAPD untuk menambah anggaran dari yang sudah dialokasikan Dinas PUPR Banggai Rp2,5 miliar, sehingga dengan total anggaran Rp 4 miliar setelah ditambah dengan alokasi anggaran yang sudah ada oleh Dinas PUPR 1,5 miliar, bisa menyelesaikan permasalahan urgen itu,” ucap Masnawati. *
