LUWUK TIMES, Banggai — Komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai di bawah kepemimpinan Bupati H. Amirudin dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif kembali membuahkan hasil manis di tingkat nasional.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmen interior) Nomor 900.1.15.3276 Tahun 2025 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Seluruh Indonesia TA 2024 Tahun Ukur 2025, Kabupaten Banggai berhasil menduduki peringkat pertama secara nasional untuk kategori Kabupaten dengan Kemampuan Keuangan Daerah (Klaster Fiskal) Rendah.
Dalam hasil pengukuran resmi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan pada 9 Desember 2025 tersebut, Kabupaten Banggai mencatatkan nilai Indeks Total sebesar 81,129 dengan Predikat Baik (Nilai A).
Angka ini menempatkan Kabupaten Banggai di urutan teratas pada klasifikasinya dan membawa daerah ini meraih predikat terbaik nasional bersama sejumlah daerah berprestasi lainnya di Indonesia.
Pengukuran IPKD ini menilai 6 dimensi utama tata kelola keuangan daerah, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, hingga opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Rincian raihan poin Kabupaten Banggai mencakup Dimensi 1 (13,326), Dimensi 2 (12,678), Dimensi 3 (13,125), Dimensi 4 (20,000), Dimensi 5 (12,000), dan Dimensi 6 (10,000).
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Banggai, Andi Nursamsi, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas pencapaian luar biasa ini.
“Alhamdulillah, Kabupaten Banggai Peringkat 1 IPKD Secara Nasional Untuk Klaster Fiskal Rendah Tahun 2024 Tahun Ukur 2025,” ungkap Andi Nursamsi.
Prestasi ini merupakan bukti nyata dari kepemimpinan visioner Bupati Banggai H. Amirudin bersama jajaran jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang tak henti-hentinya melakukan efisiensi, akuntabilitas, serta inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan diraihnya predikat Baik (Nilai A) dan posisi puncak secara nasional dalam klaster fiskal rendah ini, Pemerintah Kabupaten Banggai berhak menerima penghargaan resmi dari Kemendagri.
Prestasi ini diharapkan menjadi pendorong semangat bagi seluruh aparatur pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi anggaran demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Banggai. *
Reporter Sofyan Labolo
