Sejalan dengan itu maka gubernur mengambil kebijakan, setiap investasi yang masuk ke Sulteng, wajib 6% dari keuntungan ke kabupaten dan 4 % ke provinsi.
Ide visioner mengembangkan pariwisata sebagai prioritas juga ikut tersampaikan Gubernur Sulteng pada forum.
Menurut Rusdy yang melewatkan malam pergantian tahun di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur belum lama ini, bahwa tidak banyak tempat wisata yang tersedia untuk masyarakat.
Sementara jarak tempuh ke Sulteng yang hanya 30 menit lewat penyebrangan laut bisa dijadikan keuntungan untuk memasarkan obyek-obyek wisata potensial Sulteng, sebagai penyangga pariwisata IKN.
“Saya sengaja tahun baru disana (Kalimantan Timur) dan sangat padat. Karena tidak banyak tempat wisatanya jadi penduduk tidak tersebar,” urainya.
Terlebih dengan rencana menjadikan sunset city Kabupaten Donggala sebagai kawasan wisata kelas dunia, maka bupati/walikota didorongnya membidik peluang-peluang prospektif pada wilayahnya.
Peduli HAM
Pada bagian lain, Gubernur meminta kepada bupati walikota terus berkoordinasi dan bersinergi mengendalikan inflasi. Yakni rutin melakukan operasi pasar serta mendorong terwujudnya kabupaten kota peduli HAM.
Sebagai informasi, saat ini Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan berpredikat kurang peduli HAM. Tolitoli, Parigi Moutong, Sigi dan Morowali Utara berpredikat mulai peduli HAM.
Untuk Poso, Tojo Unauna dan Donggala berpredikat cukup peduli HAM.
Sedangkan kabupaten kota peduli HAM baru diraih Kota Palu, Kabupaten Morowali, Banggai dan Buol.
“Kalau sudah 7 kabupaten kota peduli HAM, baru saya terima penghargaan provinsi peduli HAM,” tandasnya. *
Ro Adpim Setdaprov Sulteng
