Luwuk Times, Palu — Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura akan melaporkan Bank Tanah kepada Presiden RI Jokowi. Niatan itu disampaikan Rusdy, saat memimpin rapat bersama unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, Jumat (11/08/2023).
Lantas mengapa Gubernur Sulteng Rusdy harus menempuh langkah itu?
Dikutip dari rilis Biro Adm Pimpinan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kecewa terhadap Bank Tanah.
Hal itu terkait kebijakan yang mengalokasikan tanah di Kabupaten Poso sebagai cadangan tanah nasional. Malah keputusan itu tanpa mengkomunikasikan kepada Gubernur Sulteng selaku perpanjangan pemerintah pusat yang ada di daerah.
Sementara pemerintah daerah telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa lokasi tersebut sebagai wilayah pengembangan di sektor pertanian, mengingat Kabupaten Poso tidak memiliki pertambangan.
Nah, atas kekecewaan tersebut, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura akan melaporkan kebijakan Bank Tanah kepada Presiden RI, agar meninjau kembali kebijakan itu.
“Ada investasi besar yang masuk di Poso. Cuma Bank Tanah menyerobot,” katanya.
Berikutnya disampaikan bahwa Sulawesi Tengah memiliki potensi untuk menjadi daerah maju dan pesat.
Selain memiliki 9 jenis tambang, saat ini Sulawesi Tengah mendapatkan amanah dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) berupa 3.000 bibit durian untuk dibudidayakan di Sulteng.
Tak hanya dari Kemenkomarves, kata gubernur ada investor yang melirik lahan Sulteng untuk ditanami 2.000 bibit durian.
Dalam rangka penanganan Stunting di Sulawesi Tengah, Ia menuturkan dibutuhkan kolaborasi Pentahelix, termasuk perusahaan tambang.
Keterlibatan perusahaan tambang diperlukan agar percepatan penurunan Stunting bisa segera tercapai.
Menurutnya, semua perusahaan dipastikan memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bisa dialihkan untuk program penanganan Stunting di Sulawesi Tengah.
“Presiden meminta kepada saya agar perusahaan tambang terlibat dalam penanganan Stunting,” sebutnya.
Lanjut disampaikan Rusdy, sektor pertambangan memberikan dampak signifikan bagi Sulawesi Tengah, sehingga angka pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah mengalami kenaikan, dari 7- 7,5% menjadi 15%.
Atas pertumbuhan tersebut, gubernur mengharapkan unsur Forkopimda tetap bersinergi dan kompak, agar suasana di Sulawesi Tengah aman dan kondusif.
Gubernur Rusdy juga meminta kepada Legislatif melalui Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Arus Abdul Karim agar disetujui dukungan hibah kepada TNI/Polri tahun anggaran 2024.
Ia pun mengapresiasi laporan Kepala Bapenda Rifki Anata Mustaqim bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 meningkat menjadi Rp 2.008.000.000.000.
Terakhir, ia berharap Dinas Lingkungan Hidup dan Biro Hukum untuk menertibkan sejumlah perusahaan tambang yang belum memiliki Amdal, dengan melibatkan unsur Forkopimda. *
Biro Adm Pimpinan
