Reporter Sofyan Labolo
LUWUK, Luwuk Times.ID— Pidato perdana Bupati Banggai, H. Amirudin Tamoreka (AT) di kantor DPRD Banggai, Kamis (10/06), diwarnai aksi demo.
Aksi damai di luar halaman parlemen lalong itu diprakarsai Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Luwuk-Banggai. Organisasi hijau-hitam ini menggelar aksi lewat orasi.
Abdul Hakim Zamaun dalam orasinya, aksi tersebut merupakan bentuk kecintaan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Luwuk-Banggai terhadap kondisi daerah yang sedang mengalami kondisi terpuruk.
Hal tersebut diungkapkan Hakim sapaan akrabnya bahwa kondisi APBD Kabupaten Banggai dari tahun ke tahun mengalami jurang yang sangat jauh.
Pada masa pemerintahan Ma’mun Amir postur APBD Kabupaten Banggai kurang lebih Rp. 800 miliar. Sedangkan pada masa kepemimpinan Sofhian Mile Mile berkisar Rp. 2,1 triliun.
Sedang menurut Hakim di masa kepemimpinan Herwin Yatim menukik tajam hingga kurang lebih 1,7 triliun.
Artinya postur APBD Kabupaten Banggai dalam pesakitan, karena terjadi devisit yang sangat tajam.
Hal tersebut dalam kajian Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Luwuk-Banggai menurut Hakim, roda pemerintahan AT-FM di pastikan akan mengalami kesulitan besar, karena pemerintahan hari ini merupakan lanjutan pemerintahan sebelumnya yang meninggalkan kesan buruk untuk Kabupaten Banggai.
“Iya sangat jelas, pemerintahan HY tinggalkan beban berat buat pemerintahan AT,” tegas Hakim.
Kondisi tersebut bisa berdampak pada kestabilan kehidupan sosial, politik, pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang akan mengalami jurang kehancuran.
Karena sangat kelihatan jelas dalam presentase margin antara belanja tidak langsung dan belanja langsung yaitu 80 persen banding 20 persen.
“Artinya program kerakyatan hanya berkisar 20 persen, sehingga jika di telaah pada sembilan program Aksi AT-FM ini dapat dipastikan bahwa program pemerintahan hari ini akan mengalami kegagalan,” ungkap Hakim.
Selaku Ketua Umum HMI Cabang Luwuk-Banggai, Hakim menegaskan, Bupati Banggai dan Wakil Bupati Banggai, AT-FM segera melakukan evaluasi besar-besaran RESTRA SKPD terhadap postur APBD.
Sehingga akan dilihat mana yang pro terhadap rakyat dan mana SKPD yang telah mematikan ekonomi rakyat. *
