Oleh: Reskidayanti
MOMEN kunjungan presiden Prancis Emmanuel Macron pada bulan Mei ke Indonesia menjadi perhatian publik dan menjadi bahan pemberitaan berbagai media massa.
Presiden RI Prabowo Subianto mengucapkan selamat datang kepada Macron beserta delegasinya saat tiba di Indonesia.
Kunjungan ini dinyatakan pak Prabowo sebagai kehormatan besar dan mengingatkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Prancis berawal dari saling menghormati.
Dalam penyambutan hangat dan meriah pak Prabowo juga menyampaikan masih banyak peluang baru yang perlu mereka manfaatkan secara bersama (Kompas.com).
Perlu Diingat!
Hubungan antarnegara tidak hanya soal upacara resmi atau hanya karena kepentingan ekonomi semata. Diplomasi yang dilakukan oleh negara merupakan ruang moral, dan tempat nilai-nilai ditegakkan.
Menyambut seorang pemimpin dengan karpet merah dan penuh penghormatan sepatutnya tidak disertai dengan pengabaian dan menutup mata terhadap jejak kebijakan diskriminatif yang dilakukan terhadap umat Islam.
Ini menjadi penting bagi negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, untuk tetap menyuarakan keprihatinan terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Islam.
Prancis, sebagai negara dengan sejarah panjang sekularisme, telah beberapa kali menuai kritik keras karena kebijakan-kebijakannya yang dianggap meminggirkan komunitas Muslim.
Larangan penggunaan simbol keagamaan di ruang publik, pembatasan terhadap lembaga-lembaga Islam, dan retorika keras para pejabatnya terhadap “separatisme Islam” adalah sebagian kecil dari rangkaian kebijakan yang dituding sebagai bentuk islamofobia terselubung.
Dalam banyak kasus, Muslim di Prancis merasa menjadi korban dari sistem yang secara struktural mencurigai keberagamaan mereka.
Ketika pemimpin negara seperti ini disambut dengan kemeriahan dan kehormatan tanpa catatan kritis, muncul kekhawatiran bahwa diplomasi telah kehilangan sisi etiknya.
Apakah penyambutan tersebut mencerminkan keterbukaan dan toleransi, ataukah bentuk pembiaran terhadap kebijakan-kebijakan diskriminatif yang sedang berlangsung?.
Jawabannya terletak pada sistem global hari ini: sekuler kapitalisme. Dalam sistem ini, hubungan antarnegara tidak didasarkan pada nilai benar dan salah, adil atau zalim, tetapi semata-mata pada kalkulasi untung dan rugi.
Sistem sekuler memisahkan nilai agama dari kehidupan publik dan pemerintahan, sementara kapitalisme menempatkan manfaat materi sebagai ukuran utama dalam mengambil keputusan.
