LUWUK TIMES – Langkah Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah, Mohamad Fathur Razaq, menyambangi KONI Sulawesi Utara untuk menawarkan kolaborasi menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII tahun 2032 menuai sorotan tajam.
Tak hanya ke Manado, rombongan KONI Sulteng juga disebut melakukan silaturahmi ke KONI Jawa Barat guna mencari dukungan. Namun sejumlah pemerhati olahraga di Sulawesi Tengah menilai langkah tersebut lebih kental dengan pencitraan dibanding kesiapan nyata.
Pemerhati olahraga Sulteng, Edison Ardiles, menegaskan bahwa menjadi tuan rumah PON bukan perkara sederhana.
“Jika KONI Sulteng serius ingin menjadi tuan rumah PON, semuanya harus direncanakan dan dipersiapkan secara matang. Bukan sekadar wacana mendadak,” ujarnya.
Menurut Edison, ada sejumlah persyaratan mendasar yang wajib dipenuhi sebelum sebuah provinsi atau gabungan provinsi mengajukan diri sebagai tuan rumah. Di antaranya mendaftar ke Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) KONI Pusat, membayar biaya pendaftaran serta uang garansi sebesar Rp7 miliar, dan mengantongi surat rekomendasi dari pemerintah daerah serta DPRD.
Selain itu, daerah calon tuan rumah juga harus memiliki infrastruktur olahraga berstandar nasional, terutama untuk cabang olahraga Olimpiade, serta didukung fasilitas akomodasi, transportasi, dan layanan kesehatan yang memadai.
“Kalau pendaftar lebih dari satu, maka akan dilakukan proses bidding. Jadi semuanya harus benar-benar siap,” kata Edison.
Sumber lain Luwuk Times bahkan menilai kunjungan pengurus KONI Sulteng ke Manado hanya pemborosan anggaran.
Menurut sumber tersebut, langkah meminang provinsi lain untuk menjadi tuan rumah bersama dinilai janggal, mengingat KONI Sulteng sendiri disebut belum mengantongi dukungan resmi dari Pemerintah Provinsi maupun DPRD.
“Bagaimana mau mengajak provinsi lain kalau syarat utama saja belum beres? Harusnya administrasi dibereskan dulu, termasuk dukungan pemprov dan DPRD serta kesiapan anggaran untuk pendaftaran dan uang garansi. Baru setelah itu menjajaki kerja sama dengan provinsi lain,” ujarnya.
Ia bahkan menilai wacana menjadikan Sulteng tuan rumah PON 2032 masih sebatas retorika.
“Itu hanya omon-omon dan pencitraan,” tegasnya.
Syarat Belum Terpenuhi
Edison Ardiles juga pesimistis Sulteng mampu ikut dalam proses bidding. Pasalnya, pendaftaran tuan rumah PON XXIII akan ditutup pada 1 April 2026, sementara hingga kini berbagai syarat administrasi dinilai belum terpenuhi.
“Ini seperti mimpi di siang bolong. Untuk menjadi tuan rumah PON perlu persiapan panjang dan serius. Jangan terbalik: administrasi belum lengkap, belum mendaftar, tapi sudah sosialisasi ke mana-mana,” katanya.
Luwuk Times telah berulang kali mencoba mengonfirmasi langsung kepada Ketua Umum KONI Sulteng, Mohamad Fathur Razaq, selama dua pekan terakhir di kantor KONI Sulteng. Namun yang bersangkutan tidak pernah berada di tempat.
“Pak ketum tidak masuk kantor. Bapak lagi di luar kota,” ujar petugas piket.
Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp juga belum mendapat respons, meski pesan telah terbaca.
Sementara itu, Wakil Sekretaris I KONI Sulteng, Mohamad Warsita, membenarkan adanya kunjungan pengurus KONI Sulteng ke Manado dan Bandung.
Menurutnya, kunjungan ke KONI Sulawesi Utara memang bertujuan menjajaki kerja sama agar Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara dapat bersama-sama mengikuti bidding tuan rumah PON XXIII tahun 2032.
“Kalau ke Bandung itu urusan lain,” singkatnya.
Pendaftaran tuan rumah PON XXIII dijadwalkan ditutup pada 1 April 2026. Hingga kini tercatat dua pasangan provinsi telah lebih dulu mendaftar, yakni Lampung–Banten serta Jambi–Sumatera Barat.
Sejumlah pengamat olahraga memprediksi pasangan Lampung–Banten memiliki peluang besar terpilih karena dinilai lebih siap dari segi administrasi maupun infrastruktur.
Reporter: Setiyo Utomo
