Luwuk Times, Banggai— Tahun 2045, angka kemiskinan di Kabupaten Banggai ditargetkan nol persen. Pencapaian persentase itu terungkap pada Forum Group Discussion (FGD) di Kantor Bappeda Kabupaten Banggai, Rabu (13/12/2023).
Dalam FGD itu tak hanya fokus pada masalah kemiskinan. Akan tetapi isu lainnya juga menjadi topik yang dibahas secara mendalam.
Seperti perlindungan sosial, pemberdayaan desa, kesempatan kerja dan transmigrasi serta penanggulangan bencana.
Hal ini menggambarkan bahwa Pemkab Banggai mulai memperdalam pembahasan sejumlah isu strategis sektoral dalam rangka menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai 2025-2045.
Para pimpinan perangkat daerah mulai dari Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah, secara bergantian memaparkan analisis permasalahan dan isu strategis di tiap-tiap sektor.
Dipaparkan pula arah kebijakan serta kondisi yang ingin dicapai pada 2045 mendatang.
Terkait isu kemiskinan, Pemda Banggai menargetkan angka kemiskinan turun hingga nol persen di tahun 2045.
Namun untuk mewujudkan itu, Pemda perlu mengintegrasikan data kemiskinan dari berbagai sumber.
“Saat ini, Dinsos pegang data sendiri, DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosisal) dari Kemensos, Bappeda punya data P3KE, dan di BPS ada Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi). Namun dalam rancangan RPJPN kita akan menggunakan satu data dari Regsosek,” kata Kepala Bappeda Banggai Ramli Tongko.
Begitu pula dalam sektor lapangan kerja. Bonus demografi yang ada, kata Ramli, perlu disikapi Pemda dengan menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya untuk menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Banggai.
Dalam FGD hadir pula perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, Anggie Dian Pratiwi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai memaparkan keterkaitan antara bencana alam dan kemiskinan.
Di hari pertama FGD penyusunan rancangan awal RPJPD Banggai 2025-2045, Selasa (12/12/2023), topik yang dibahas adalah strategi industrialisasi pertanian dan ketahanan pangan. *
