LUWUK TIMES, Luwuk — Komisi 3 DPRD Banggai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) Selasa (29/08/2023). Agenda RDP yang dipimpin Ketua Komisi 3 I Putu Gumi itu terkait pajak penerangan jalan (PPJ).
Dalam RDP yang menghadirkan PLN Persero Cabang Luwuk dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banggai itu terungkap, capaian PPJ hingga Agustus 2023 belum menyentuh angka 50 persen.
Dengan gambaran realisasi pada penghujung triwulan ke III itu, diyakini target PPJ tahun ini tidak akan tercapai. Dan kondisi itu sejurus dengan PPJ tahun 2022 yang tidak mencapai target.
Dihadapan personil komisi yang membidangi perekonomian, I Putu Gumi, Saripudin Tjatjo, Nasir Himran dan Siti Aria, perwakilan Bapenda Kabupaten Banggai merincikannya.
Tahun 2023 PPJ ditargetkan Rp31 miliar. Realisasi hingga Agustus ini baru mencapai 47,83 persen.
Sementara tahun sebelumnya, 2022 target PPJ sebesar Rp32 miliar lebih. Yang terealisasi Rp25 miliar atau 72,53 persen.
Penjelasan ini memantik tanggapan sejumlah anggota DPRD Banggai. Menurut Nasir Himran, mestinya target PPJ dinaikkan. Bukan sebaliknya menjadi turun.
Alasan politisi PKS Banggai ini, karena sampai saat ini lampu jalan jumlahnya terus bertambah. Sehingga tidak rasional ketika setiap tahun target PPJ menurun.
“Jumlah lampu jalan bertambah, tapi mengapa target PPJ berkurang,” ucapnya.
Saripudin Tjatjo menambahkan, berdasarkan data dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banggai, sebanyak 2.000 titik di Kabupaten Banggai lampu jalan tidak menyala.
Tapi anehnya kata politisi Golkar Banggai ini, meski lampunya tidak menyala, namun ada potongan 10 persen PPJ.
Sementara itu, perwakilan PLN Persero Luwuk, Sutanto menjelaskan, PPJ di Kabupaten Banggai ada beberapa tarif.
Untuk jumlah pelanggan sebanyak 19.587, masuk kategori pascabayar. Sedang 169.704 merupakan kelompok prabayar, yang setiap bulannya transaksi.
“Antara pelanggan prabayar dan pascabayar, sehingga total yang kami setor ke Bapenda sebesar Rp 1,5 miliar. Penyetoran itu PLN ke Bapenda itu sebelum tanggal 15,” katanya. *
