Politik Uang Jadi Pembahasan di Rakor Dana Kampanye KPU Banggai

Luwuk Times, Banggai— Jelang pemilu 2024 politik uang menjadi isu seksi. Pada rapat koordinasi (rakor) kampanye dan dana kampanye yang dilaksanakan KPU Kabupaten Banggai, Minggu (08/10/2023) malam, money politic turut menjadi pembahasan.

Pada sesi tanya jawab, perwakilan partai politik melontarkan pertanyaan seputar politik uang, yang menempatkan Kabupaten Banggai pada peringkat kedua nasional tingkat kerawanan politik uang.

Kordiv Parmas dan SDM KPU Kabupaten Banggai Mahmud Basir pun memberi penjelasan.

Mahmud mengaku sempat mempertanyakan tentang apa saja yang menjadi indikator sehingga Kabupaten Banggai mengantongi peringkat kedua nasional kerawanan politik uang.

“Pada sebuah kegiatan di Jakarta, saya menyempatkan waktu untuk bertanya kepada Karo Pengawasan, apa yang indikator sehingga Kabupaten Banggai bertengger pada urutan kedua nasional,” kata Mahmud.

Karena bagi Mahmud, adalah wajar jika Kabupaten Jaya Wijaya Papua Pegunungan menempati posisi teratas.

Itu karena dari 27 kasus politik uang, sembilan diantaranya berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Sementara Kabupaten Banggai sambung Mahmud, tidak ada satu pun kasus politik uang yang inkrah.

“Saat itu jawaban Karo Pengawasan, dia tidak tidak punya data. Sehingga tidak dapat memberikan jawaban,” kata Mahmud.

Begitu pula kata Mahmud lagi, Bawaslu Banggai juga menanyakan hal yang sama ke Bawaslu RI. Tapi jawaban tidak memuaskan.

Terlepas dari hal itu sambung Mahmud, ada hikmah yang bisa kita petik dengan ditempatkannya Kabupaten Banggai sebagai wilayah paling rawan kedua secara nasional terkait politik uang.

“Hikmah yang bisa kita ambil adalah motivasi agar dapat menekan yang namanya politik uang,” ucapnya.

Menurut Mahmud, sebenarnya cukup praktis dalam menekan angka politik uang.

Pertama, kesadaran masyarakat harus kita tingkatkan untuk menolak politik uang.

Kedua, kepada pelaku politik uang juga perlu diberikan pemahaman bahwa money politic adalah kejahatan luar biasa.

Hanya saja, pada kesempatan itu perwakilan Bawaslu Kabupaten Banggai tidak mendapat kesempatan untuk memberikan pendapatnya. *

(yan)