Advertising

Example floating
Example floating

Anggota DPRD Sulteng Dandy Adhi Prabowo Desak APH Usut Dugaan Pemotongan Dana PIP di Bangkep

Sofyan
Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dandy Adhiprabowo. (Foto Istimewa)
Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dandy Adhiprabowo. (Foto Istimewa)
Mie Goreng
Dapur Mom's Arsy
Mie Goreng
Rp 15.000
Ayam Geprek
Dapur Mom's Arsy
Ayam Geprek
Rp 15.000
Nasi Goreng
Dapur Mom's Arsy
Nasi Goreng
Rp 15.000

Order via WhatsApp
A-AA+A++

LUWUK TIMES — Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dandy Adhi Prabowo, menyoroti dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang dilaporkan terjadi pada salah satu sekolah di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep).

Anggota DPRD Sulteng dari Dapil IV (Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut) itu menegaskan, persoalan tersebut tidak cukup hanya diselesaikan dengan sanksi administratif berupa penghentian kucuran PIP ke sekolah bersangkutan. Ia meminta aparat penegak hukum (APH) turun tangan memproses kasus tersebut.

IMG-20260829-WA0006

Kepada Luwuk Times bertempat Kantor DPRD Banggai, Rabu (11/02/2026), Dandy menyampaikan bahwa PIP merupakan program negara yang bertujuan membantu siswa kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan.

Baca Juga:  BAP Kasus Korupsi Bansos Bangkep Dinilai Cacat Redaksi: Kuasa Hukum Duga Ada Pertanyaan dan Jawaban Siluman

“Informasi yang saya terima menyebutkan adanya pungutan liar pada penyaluran PIP salah satu sekolah di Bangkep. Saya tidak mengetahui detail modusnya. Tetapi saya tegaskan bahwa hal ini tidak ada kaitannya dengan Partai NasDem,” ujar Dandy.

Baca Juga:  Siap Ubah Wajah Bangkep, Proyek Pelabuhan Salakan Senilai Rp89 Miliar Memasuki Tahap Pemancangan

Menurutnya, program PIP Sulawesi Tengah selama ini telah membantu puluhan ribu siswa.

Penyalurannya juga mendapat dukungan dari Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Nilam Sari Lawira (NSL), yang konsisten memperjuangkan aspirasi pendidikan daerah.

“Banyak siswa se Sulteng telah terakomodasi melalui PIP, termasuk Banggai Kepulauan. Ini program yang sangat bermanfaat. Karena itu, jika benar ada pemotongan atau pungli, maka harus ada tindakan tegas,” ucapnya.

Baca Juga:  Siap Ubah Wajah Bangkep, Proyek Pelabuhan Salakan Senilai Rp89 Miliar Memasuki Tahap Pemancangan

Dandy menilai, praktik pemotongan dana bantuan pendidikan tidak hanya merugikan siswa. Akan tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

Ia berharap APH dapat mengusut tuntas dugaan tersebut agar memberikan efek jera.

“Ini uang negara untuk masa depan anak-anak kita. Tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan. Dengan penegakan hukum yang tegas, saya yakin kasus serupa tidak akan terulang di masa mendatang,” tandas Dandy. *

Reporter Sofyan Labolo

-->